Gadai Menurut KUHPerdata

By fahrian 03 Jan 2019, 08:50:47 WIB Hukum
Gadai Menurut KUHPerdata

Oleh: Adityawarman, SH

 

 

            Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah gadai, entah dalam hal pinjaman ataupun sebagai jaminan , lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan gadai ? Kali ini akan membahas gadai menurut KUHPerdata.

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata pand (bahasa Belanda) atau pledge atau pawn (bahasa Inggris) yang berarti menggadaikan. Pengertian gadai tercantum dalam Pasal 1150 KUHPerdata. Menurut pasal 1150 KUHPerdata disebutkan “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut  secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”. Secara singkat dan mudah Gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak atas suatu hutang. Pengertian gadai yang tercantum dalam pasal 1150 KUHPerdata ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut penulis sedikitnya ada tiga unsur yang tercantum dalam pengertian gadai. Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian gadai adalah , Subjek gadai yaitu kreditur dan debitur, Objek gadai, yaitu barang bergerak, dan Adanya kewenangan kreditur, adalah kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap  barang debitur. Subjek gadai terdiri dari dua pihak, yaitu pemberi gadai dan penerima gadai. Pemberi gadai yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Walaupun pada prakteknya sangat jarang sekali ada pihak ketiga yang diberikan kuasa oleh pemberi gadai atas namanya. Penerima gadai adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai. Objek dari gadai adalah benda bergerak baik yang berwujud ataupun tidak berwujud.

 

Setelahnya apa saja kewajiban serta hak penerima dan pemberi gadai ?

Hak Pemberi Gadai (Pasal 1156 KUHPerdata) :

1) Menerima Uang gadai dari penerima gadai.

2) Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasinya.

3) Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya.

Kewajiban Pemberi Gadai (Pasal 1157 KUHPerdata) :

1) Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai.

2) Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai.

3) Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai.

Hak Penerima Gadai dalam (Pasal 1155 KUHPerdata) :

1) Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan.

2) Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya.

Kewajiban Penerima Gadai dalam (Pasal 1154, 1156, 1157 KUHPerdata) :

1)   Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya.

2)   Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUHPerdata).

3) Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai (Pasal 1156 KUHPerdata).

4) Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh itu terjadi akibat kelalaiannya (Pasal 1157 KUHPerdata).

              Bagaimana dengan gadai yang terjadi di masyarakat pada umumnya ? Praktek gadai pada masyarakat terjadi pada umumnya yaitu individu dengan individu bahkan hanya terjadi secara lisan saja. Bagaimana keabsahan gadai dibawah tangan tersebut ? Gadai adalah perjanjian yang sifatnya tambahan, artinya perjanjian gadai hanya akan ada bila sebelumnya telah ada perjanjian pokoknya, yaitu hutang piutang. Mari kita lihat syarat sahnya sebuah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan dalam artian sudah dewasa, Adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan Hal yang diperjanjikan adalah suatu sebab yang halal artinya tidak dilarang oleh aturan. Mencermati dari Pasal 1320 KUHPerdata tersebut gadai antar individu adalah sah. Permasalahan yang sering terjadi dimasyarakat  adalah ketika pemberi gadai tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada penerima gadai dalam rentang waktu yang telah disepakati bersama, maka kebiasaan salah yang terjadi pertama, adalah penerima gadai beranggapan barang yang diserahkan pemberi gadai menjadi miliknya (penerima gadai). Hal ini pun diamini oleh pemberi gadai karena ketidaktahuan. Padahal pada Pasal 1154 KUHPerdata ditegaskan Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur atau penerima gadai tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Dalam hal pemberi gadai mampu memenuhi kewajibannya, tidak jarang terjadi penerima gadai mengalihkan barang yang digadaikan tanpa sepengetahuan pemberi gadai kepada orang lain karena berbagai alasan, tentu saja hal ini tidak dibenarkan. Selain beberapa hal tersebut masih ada kebiasaan keliru lainnya yaitu ketika barang digadaikan dipakai atau dinikmati fungsinya oleh penerima gadai, padahal barang yang diserahkan ke penerima gadai tersebut hanyalah sebagai jaminan agar pemberi gadai melaksanakan prestasinya.




Tulis Komentar di Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar


Jejak Pendapat

Bagaimana menurut anda Informasi yang disajikan di website ini?
  Sangat Menarik
  Menarik
  Kurang Menarik
  Biasa saja

Komentar Terakhir

  • tuning

    sangat membantu saya untuk memperdalam pemahaman tentang pembagian kewenangan pemerintah,,, ...

    View Article

Video Terbaru

View All Video