PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

By fahrian 18 Des 2018, 09:42:41 WIB Hukum
PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

Oleh : Iba Nurkasihani, SH

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum“ sehingga dapat diketahui bahwa Indonesia adalah merupakan negara hukum. Ruang lingkup hukum dapat bermacam – macam dan salah satunya adalah hikum pidana yang dituangkan dalam KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) sebagai salah satu hukum positif. Tujuan umum dari hukum pidana itu sendiri secara umum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpelihara ketertiban umum menyelenggarakan tertib masyarakat. Adapun tujuan khususnya, yaitu untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan Undang-Undang dan yang sifatnya lebih tajam dari pada hukum-hukum lain nya atau untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi yang pihak yang telah dirugikan.

Tujuan hukum pidana tidak hanya dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif  yang kuat berupa tindakan – tindakan pengamanan. Perlu pula dibedakan antara pengertian pidana dan tindak pidana. Hukuman pidana melindungi baik kepentingan yang dilaksanakan oleh peraturan hukum privat maupun kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum publik.

Terkait dengan kasus lingkungan memang sebenarnya penegakan hukum lingkungan ditujukan kepada kembalinya lingkungan menjadi sebuah ekosistem, dalam pengertian lingkungan berada dalam suatu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup. Ekosistem ini bermasalah karena terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga penegakan hukum lingkungan tidak ditujukan kepada perilaku seseorang, melainkan kepada suatu kondisi lingkungan. Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan memiliki karakter sendiri, sebab penegakan hukum lingkungan merupakan penegakan hukum yang cukup rumit.

Hukum Pidana mempunyai fungsi yang subsider, artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang efektif maka dipergunakan Hukum Pidana. Pola demikian disebut juga dengan pola sebagai asas, yaitu asas ultimum remedium atau dikenal dengan “obat terakhir”. Perkara Lingkungan Hidup dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menganut asas ini yang sebelumnya dituangkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak memberikan penjelasan tentang defenisi atau pengertian asas ultimum remedium, berikut dengan dan isi dari undang-undang ini memang tidak menyinggung masalah asas ultimum remedium atau dikenal dengan asas subsidiaritas. Namun dalam ketentuan pidana, ada 1 ( satu ) ayat yang tersirat menjelaskan tentang pemberlakuan asas ultimum remedium, yaitu Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal 100 menyebutkan bahwa :

Ayat (1)

Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ayat (2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

 

Menurut Pasal 100 ayat (2) tersebut maka dapat diketahui bahwa ada pemberlakuan asas ultimum remedium, dimana pemidanaan pada Pasal 100 ayat (1) dapat dikenakan bilamana sanksi administrative yang sudah diputus oleh pemerintah tidak dipatuhi oleh pemegang usaha dan kegiatan yang memanfaatkan lingkungan.

 

Sanksi yang diterapkan bukan mengedepankan efek jera namun adalah bagaimana menimbulkan kesadaran bagi pelaku usaha dan kegiatan yang memanfaatkan lingkungan hidup yang telah melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan untuk melakukan upaya pemulihan terhadap lingkungan yang telah tercemar atau rusak baik baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan. Baku mutu adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup , zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Masing-masing wilayah berbeda, baik air limbah, emisi maupun gangguan. Keadaan tertentu dianggap baik, bila berubah maka ada kewajiban untuk mengembalikan menjadi keadaan yang baik seperti semula.

 

Dengan penjelasan diatas, apabila dipadukan dengan teori pemidanaan dapat dikatakan bahwa dalam asas ultimum remedium sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi, dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi namun sebatas terhadap pelanggaran pada Pasal 100 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009.

 

Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 asas ultimum remedium berlaku bagi semua pelanggaran terhadap lingkungan hidup, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 hanya memberlakukan asas ultimum remedium pada pelanggaran sesuai dengan Pasal 100 ayat 1 saja, yaitu pelanggaran baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan saja.

 

Dalam perkembangannya penerapan asas ultimum remedium ini sulit diterapkan karena masih banyak mengalami kendala – kendala, dan faktor – faktor lain salah satunya adalah karena Hukum Pidana memiliki Undang-Undang yang mengatur setiap tindak kejahatan dan pelanggaran dan tentunya di dalam penerapan sanksi Hukum Pidana tersebut tidak mengenal kompromi atau kata damai.

 

Dengan demikian sanksi pidana merupakan “obat terakhir” (ultimum remedium) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum. “Obat terakhir” ini merupakan jurus pamungkas jika mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja efektif. Namun, dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksi pidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser kedudukannya. Tidak lagi sebagai ultimum remedium melainkan sebagai primum remedium (obat yang utama). Hal ini dapat mempengaruhi proses penyidikan pelanggaran lingkungan hidup akibat keadaan diatas, yaitu penanganan kejahatan lain yang menggeser menjadi asas primum remedium. (INK).




Tulis Komentar di Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar


Jejak Pendapat

Bagaimana menurut anda Informasi yang disajikan di website ini?
  Sangat Menarik
  Menarik
  Kurang Menarik
  Biasa saja

Komentar Terakhir

  • tuning

    sangat membantu saya untuk memperdalam pemahaman tentang pembagian kewenangan pemerintah,,, ...

    View Article

Video Terbaru

View All Video