Penyalahgunaan Kekuasaan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

By fahrian 11 Apr 2019, 09:08:51 WIB Hukum

Penyalahgunaan Kekuasaan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

by : Iqbal Parikesit, S.H.

 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa korupsi terjadi sebagai pertemuan niat dan kesempatan. Niat terjadi terkait dengan perilaku dan perilaku tidak dapat dipisahkan dengan nilai / values. Kesempatan untuk korupsi banyak dibuka oleh sistem. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi, di antaranya masyarakat mempunyai mental yang suka menerabas, tidak menganggap melakukan Tindak Pidana Korupsi itu sebagai “aib”, rendahnya budaya malu, merasa tidak enak apabila telah dibantu seseorang lalu berujung memberikan “suap” pada seseorang yang telah membantu tersebut, kontrol sosial masyarakat terhadap perilaku korupsi masih rendah, nilai kejujuran yang masih kurang, segelintir oknum pimpinan yang memberikan contoh budaya buruk kepada bawahannya, selalu mengukur segala hal dengan harta dan kekuasaan, dan masih menganggap “enteng” melakukan Tindak Pidana Korupsi tanpa memikirkan dampaknya jauh ke depan seperti hancurnya sebuah negara, menyebabkan kemiskinan, menimbulkan banyak pengangguran, dan meningkatnya presentase hutang negara.

 

Para oknum pelaku Tindak Pidana Korupsi seakan tidak ada jeranya dengan hukuman yang dijatuhkan, hal itu dikarenakan kurang tegas dan kurang beratnya hukuman bagi para oknum pelaku Tindak Pidana Korupsi. Mengapa dapat dikatakan demikian? Mari kita bandingkan dengan hukuman dengan tindak pidana biasa lainnya seperti pencurian, penadahan, penggelapan, penipuan. Ditambah lagi dengan perlakuan oknum aparat penegak hukum kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi yang nampak sangat jelas sekali berbeda dengan perlakuannya kepada para pelaku tindak pidana biasa. Di antaranya vonis hukuman yang rendah, ruangan tahanan dengan fasilitas dan layanan tambahan yang dapat dibeli, serta mengistimewakan pelaku Tindak Pidana Korupsi di dalam masa penahanan. Hal seperti itu sudah menjadi rahasia umum, di hotel prodeo ada yang namanya kelas orang kaya berpunya dan mereka yang tak berpunya. Umumnya tahanan Tindak Pidana Korupsi masuk kelas orang kaya. Dengan uangnya, mereka bisa membeli kenyamanan, seperti membayar seorang pembantu. Pembantu ini adalah sesama tahanan dari kalangan tak berpunya. Sampai-sampai adanya “bilik cinta” untuk mereka tahanan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyuap dan dengan harga tertentu para tahanan Tindak Pidana Korupsi bisa mendapatkan AC di dalam sel yang dilengkapi dengan kulkas, kasur pegas untuk terapi serta TV berlayar lebar, bahkan bisa mendapatkan barang terlarang seperti ponsel, laptop dan alat komunikasi lainnya. Selain itu fasilitas yang bisa dinikmati oleh para tahanan Tindak Pidana Korupsi adalah izin keluar untuk berobat, jalan-jalan keluar negeri dan keperluan lainnya selama beberapa hari atau bahkan beberapa minggu sesuai izin yang diberikan.

 

Seperti kita lihat tempo lalu kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin yang ada di Bandung, Jawa Barat. Eks Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung Wahid Husen terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama selaku pegawai negeri. Wahid Husen menerima hadiah dari tiga warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung yakni Tubagus Chaeri Wardhana, Fahmi Darmawansyah, dan Fuad Amin Imron. Adapun pemberian tersebut berupa barang mewah mulai dari kendaraan roda empat, sepatu, sandal, tas, hingga uang ratusan juta rupiah. Atas Perbuatannya, Wahid Husen terbukti melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut eks Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Wahid Husen dengan hukuman pidana 9 (sembilan) tahun penjara.  

Hal ini membuktikan betapa kuatnya kekuasaan para koruptor meskipun mereka sudah terkunci di balik jeruji. Hingga akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan oknum Ketua Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin karena diduga menerima suap dari mereka tahanan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus seperti halnya kasus di atas dapat dihadapi dan dapat dihentikan sebelum para tahanan Tindak Pidana Korupsi merusak integritas Lembaga Pemasyarakatan. Langkah yang lebih mendasar seharusnya segera diambil oleh pemerintah untuk menghadapi kasus di atas yaitu dengan langkah yang pertama yaitu merubah masa hukuman yang lebih berat lagi selayaknya hukuman yang dijatuhkan bagi para tahanan Tindak Pidana Terorisme, atau bahkan kalau perlu memiskinkan para pelaku Tindak Pidana Korupsi agar memberikan efek jera. Tetapi pada praktiknya negara kita ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang menganggap hukuman seperti di atas melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Lalu langkah yang kedua aspek pengamanan fisik yaitu sel tahanan dengan dilengkapi CCTV di dalamnya, tetapi jangan melewatkan untuk melengkapi dengan ketahanan petugas (personnel resilience), maksud dari ketahanan petugas yaitu menciptakan petugas yang memiliki nilai kejujuran yang tinggi dengan jalan menyediakan lebih banyak pelatihan, sistem pengembangan karier dan penghargaan atas prestasi yang lebih baik, pengakuan akan adanya resiko khusus, dan sistem pengawasan yang lebih ketat, serta promosi jabatan atau pemindahan petugas secara rutin sehingga tidak mudah untuk diberi “suap”. Dan yang terakhir langkah ketiga yaitu melindungi proses seleksi pimpinan Lembaga Pemasyarakatan dari intervensi politik. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) harus melihat upaya untuk mengatur pemilihan pimpinan Lembaga Pemasyarakatan oleh pihak lain sebagai ancaman langsung terhadap integritas institusi penjara.

 

Jika kita mengabaikan ancaman para tahanan Tindak Pidana Korupsi terhadap reputasi penjara serta tidak melakukan perubahan mendasar, praktik Tindak Pidana Korupsi dan suap oleh para narapidana Tindak Pidana Korupsi di dalam penjara akan selalu berulang, dan tidak akan ada hentinya kecemburuan sosial antara para tahanan Tindak Pidana biasa dengan para tahanan Tindak Pidana Korupsi.

Peranan dari tahanan lain yang mengetahui atau menduga adanya ketidaksetaraan perlakuan dan fasilitas di dalam lembaga pemasyarakatan juga penting, agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib, karena sudah semestinya apapun tindakan kejahatannya harus mendapatkan perlakuan dan fasilitas yang sama, tidak ada lagi yang dapat diperjualbelikan di dalam lembaga pemasyarakatan.                

 

 

 

Penyalahgunaan Kekuasaan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

by : Iqbal Parikesit, S.H.

 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa korupsi terjadi sebagai pertemuan niat dan kesempatan. Niat terjadi terkait dengan perilaku dan perilaku tidak dapat dipisahkan dengan nilai / values. Kesempatan untuk korupsi banyak dibuka oleh sistem. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi, di antaranya masyarakat mempunyai mental yang suka menerabas, tidak menganggap melakukan Tindak Pidana Korupsi itu sebagai “aib”, rendahnya budaya malu, merasa tidak enak apabila telah dibantu seseorang lalu berujung memberikan “suap” pada seseorang yang telah membantu tersebut, kontrol sosial masyarakat terhadap perilaku korupsi masih rendah, nilai kejujuran yang masih kurang, segelintir oknum pimpinan yang memberikan contoh budaya buruk kepada bawahannya, selalu mengukur segala hal dengan harta dan kekuasaan, dan masih menganggap “enteng” melakukan Tindak Pidana Korupsi tanpa memikirkan dampaknya jauh ke depan seperti hancurnya sebuah negara, menyebabkan kemiskinan, menimbulkan banyak pengangguran, dan meningkatnya presentase hutang negara.

 

Para oknum pelaku Tindak Pidana Korupsi seakan tidak ada jeranya dengan hukuman yang dijatuhkan, hal itu dikarenakan kurang tegas dan kurang beratnya hukuman bagi para oknum pelaku Tindak Pidana Korupsi. Mengapa dapat dikatakan demikian? Mari kita bandingkan dengan hukuman dengan tindak pidana biasa lainnya seperti pencurian, penadahan, penggelapan, penipuan. Ditambah lagi dengan perlakuan oknum aparat penegak hukum kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi yang nampak sangat jelas sekali berbeda dengan perlakuannya kepada para pelaku tindak pidana biasa. Di antaranya vonis hukuman yang rendah, ruangan tahanan dengan fasilitas dan layanan tambahan yang dapat dibeli, serta mengistimewakan pelaku Tindak Pidana Korupsi di dalam masa penahanan. Hal seperti itu sudah menjadi rahasia umum, di hotel prodeo ada yang namanya kelas orang kaya berpunya dan mereka yang tak berpunya. Umumnya tahanan Tindak Pidana Korupsi masuk kelas orang kaya. Dengan uangnya, mereka bisa membeli kenyamanan, seperti membayar seorang pembantu. Pembantu ini adalah sesama tahanan dari kalangan tak berpunya. Sampai-sampai adanya “bilik cinta” untuk mereka tahanan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyuap dan dengan harga tertentu para tahanan Tindak Pidana Korupsi bisa mendapatkan AC di dalam sel yang dilengkapi dengan kulkas, kasur pegas untuk terapi serta TV berlayar lebar, bahkan bisa mendapatkan barang terlarang seperti ponsel, laptop dan alat komunikasi lainnya. Selain itu fasilitas yang bisa dinikmati oleh para tahanan Tindak Pidana Korupsi adalah izin keluar untuk berobat, jalan-jalan keluar negeri dan keperluan lainnya selama beberapa hari atau bahkan beberapa minggu sesuai izin yang diberikan.

 

Seperti kita lihat tempo lalu kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin yang ada di Bandung, Jawa Barat. Eks Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung Wahid Husen terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama selaku pegawai negeri. Wahid Husen menerima hadiah dari tiga warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung yakni Tubagus Chaeri Wardhana, Fahmi Darmawansyah, dan Fuad Amin Imron. Adapun pemberian tersebut berupa barang mewah mulai dari kendaraan roda empat, sepatu, sandal, tas, hingga uang ratusan juta rupiah. Atas Perbuatannya, Wahid Husen terbukti melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut eks Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Wahid Husen dengan hukuman pidana 9 (sembilan) tahun penjara.  

Hal ini membuktikan betapa kuatnya kekuasaan para koruptor meskipun mereka sudah terkunci di balik jeruji. Hingga akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan oknum Ketua Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin karena diduga menerima suap dari mereka tahanan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus seperti halnya kasus di atas dapat dihadapi dan dapat dihentikan sebelum para tahanan Tindak Pidana Korupsi merusak integritas Lembaga Pemasyarakatan. Langkah yang lebih mendasar seharusnya segera diambil oleh pemerintah untuk menghadapi kasus di atas yaitu dengan langkah yang pertama yaitu merubah masa hukuman yang lebih berat lagi selayaknya hukuman yang dijatuhkan bagi para tahanan Tindak Pidana Terorisme, atau bahkan kalau perlu memiskinkan para pelaku Tindak Pidana Korupsi agar memberikan efek jera. Tetapi pada praktiknya negara kita ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang menganggap hukuman seperti di atas melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Lalu langkah yang kedua aspek pengamanan fisik yaitu sel tahanan dengan dilengkapi CCTV di dalamnya, tetapi jangan melewatkan untuk melengkapi dengan ketahanan petugas (personnel resilience), maksud dari ketahanan petugas yaitu menciptakan petugas yang memiliki nilai kejujuran yang tinggi dengan jalan menyediakan lebih banyak pelatihan, sistem pengembangan karier dan penghargaan atas prestasi yang lebih baik, pengakuan akan adanya resiko khusus, dan sistem pengawasan yang lebih ketat, serta promosi jabatan atau pemindahan petugas secara rutin sehingga tidak mudah untuk diberi “suap”. Dan yang terakhir langkah ketiga yaitu melindungi proses seleksi pimpinan Lembaga Pemasyarakatan dari intervensi politik. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) harus melihat upaya untuk mengatur pemilihan pimpinan Lembaga Pemasyarakatan oleh pihak lain sebagai ancaman langsung terhadap integritas institusi penjara.

 

Jika kita mengabaikan ancaman para tahanan Tindak Pidana Korupsi terhadap reputasi penjara serta tidak melakukan perubahan mendasar, praktik Tindak Pidana Korupsi dan suap oleh para narapidana Tindak Pidana Korupsi di dalam penjara akan selalu berulang, dan tidak akan ada hentinya kecemburuan sosial antara para tahanan Tindak Pidana biasa dengan para tahanan Tindak Pidana Korupsi.

Peranan dari tahanan lain yang mengetahui atau menduga adanya ketidaksetaraan perlakuan dan fasilitas di dalam lembaga pemasyarakatan juga penting, agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib, karena sudah semestinya apapun tindakan kejahatannya harus mendapatkan perlakuan dan fasilitas yang sama, tidak ada lagi yang dapat diperjualbelikan di dalam lembaga pemasyarakatan.                

 

 

 

 




Tulis Komentar di Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar


Jejak Pendapat

Bagaimana menurut anda Informasi yang disajikan di website ini?
  Sangat Menarik
  Menarik
  Kurang Menarik
  Biasa saja

Komentar Terakhir

  • tuning

    sangat membantu saya untuk memperdalam pemahaman tentang pembagian kewenangan pemerintah,,, ...

    View Article

Video Terbaru

View All Video