Peraturan HAM Sebagai Instrumen Perlindungan HAM

By fahrian 18 Des 2018, 09:23:07 WIB Hukum
Peraturan HAM Sebagai Instrumen Perlindungan HAM

Oleh : Fahrian Nafarie, SH

Bupati Tanah Laut H. Sukamta baru saja menerima penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM karena dinilai termasuk dalam Kabupaten/Kota yang menjunjung tinggi perlindungan HAM didaerahnya yang bertempat di Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta (11/12/2018) bertepatan dengan peringatan hari HAM sedunia ke-70 tahun 2018 yang diperingati pada tanggal 10 Desember tiap tahunnya. Hari HAM sedunia diperingati agar setiap orang dapat memahami bahwa Hak Asasi Manusia (Human Rights) merupakan hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sehingga Hak Asasi Manusia patut dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, karena Hak Asasi Manusia bersifat universal dan abadi.

Bicara mengenai perjuangan melindungi Hak Asasi Manusia apabila dilihat dalam perjalanan sejarahnya bangsa Indonesia sejak awal perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sudah menuntut dihormatinya hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat jelas dalam tonggak-tonggak sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan sebagai berikut :

  1. Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, yang diawali dengan lahirnya berbagai pergerakan kemerdekaan pada awal abad 20, menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain.
  2. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, membuktikan bahwa bangsa Indonesia menyadari haknya sebagai satu bangsa yang bertanah air satu dan menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia.
  3. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia diikuti dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dalam Pembukaannya mengamanatkan: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan aturan dasar yang sangat pokok, termasuk hak asasi manusia.
  4. Rumusan hak asasi manusia dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia secara eksplisit juga telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kedua konstitusi tersebut mencantumkan secara rinci ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia. Dalam sidang Konstituante upaya untuk merumuskan naskah tentang hak asasi manusia juga telah dilakukan.

Sejarah bangsa Indonesia telah mencatat berbagai penderitaan yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antarwarga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross violation of human rights). Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan nyawa.

Selain beranjak dari sejarah seperti dikemukakan diatas, perkembangan peraturan mengenai hak asasi manusia di Indonesia tidak terlepas pula dari berbagai Pengaturan mengenai hak asasi manusia yang berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia yang kemudian disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengaturan mengenai hak asasi manusia pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang yang menegaskan berbagai konversi internasional mengenai hak asasi manusia. Namun untuk memayungi seluruh peratuan perundang-undangan yang sudah ada, saat ini telah ditetapkan Undang-undang khusus mengenai Hak Asasi Manusia  yaitu UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang, Pengaturan HAM dalam juga diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya seperti Keppres Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Makassar, Keppres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan Keppres Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM. Keseluruhan ketentuan perundang-undangan di atas merupakan pintu pembuka bagi tahap selanjutnya yaitu penataan aturan secara konsisten. Pada tahap ini diupayakan mulai tumbuh kesadaran terhadap penghormatan dan penegakan HAM, baik dikalangan aparat pemerintah maupun masyarakat karena HAM merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu diperjuangkan, dihormati, dan dilindungi oleh setiap manusia. Terhadap keberlakuan hukumnya dalam aturan HAM yang diatur diluar UUD misalnya UU dan Peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya, adalah merupakan penjelasan lebih rinci yang merupakan aturan pelaksana yang merupakan penjabaran dan harus sesuai serta mengacu pada aturan diatasnya.

Penataan aturan secara konsisten memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi, yang pertama adalah demokrasi dan supermasi hukum, kedua, HAM sebagai tatanan sosial. Demokrasi dan pelaksanaan prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum merupakan instrumen bukan prasyarat bagi jaminan perlindungan dan penegakan HAM. Oleh karena itu, hubungan antara HAM, demokrasi, dan negara harus dilihat sebagai hubungan yang seimbang. Selanjutnya, HAM sebagai tatanan sosial merupakan pengakuan masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai HAM dalam tatanan sosial yang hal ini dapat dipupuk dengan Pendidikan HAM melalui pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan disekolah dan pendidikan lain yang terus dilakukan secara berkesinambungan. (fn)




Tulis Komentar di Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar


Jejak Pendapat

Bagaimana menurut anda Informasi yang disajikan di website ini?
  Sangat Menarik
  Menarik
  Kurang Menarik
  Biasa saja

Komentar Terakhir

  • tuning

    sangat membantu saya untuk memperdalam pemahaman tentang pembagian kewenangan pemerintah,,, ...

    View Article

Video Terbaru

View All Video