REGULASI BARU ? SUDAHKAH HUKUM DITEGAKKAN UNTUK PEKERJA MIGRAN INDONESIA ?

By fahrian 18 Des 2018, 09:51:10 WIB Hukum
REGULASI BARU ? SUDAHKAH HUKUM DITEGAKKAN  UNTUK PEKERJA MIGRAN INDONESIA ?

Oleh : Rizka Noor Hashela, SH

Kabar berita mengenai para Tenaga Kerja Indonesia atau kini yang disebut dengan Pekerja Migran Indonesa mulai terdengar kembali. Bukan karena prestasi kerjanya, melainkan kekerasan yang didapatnya. Penganiayaan kepada para tenaga kerja bukan lagi menjadi hal yang tabu, khususnya kepada para tenaga kerja wanita yang lebih sering mendapatkan penganiyaan.  

Pada hakikatnya setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan dan/atau pindah pekerjaan serta memperoleh penghasilan yang layak di dalam maupun di luar negeri. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya. Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Dalam rangka pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Untuk itu Pemerintah kembali mengeluarkan regulasi baru terkait perlindungan kepada tenaga kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki asas :

  1. keterpaduan;
  2. persamaan hak;
  3. pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
  4. demokrasi;
  5. keadilan sosial;
  6. kesetaraan dan keadilan gender;
  7. nondiskriminasi;
  8. anti-perdagangan manusia;
  9. transparansi;
  10. akuntabilitas; dan
  11. berkelanjutan.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga menyebutkan bahwa pelindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Sedangkan Penegakan hukum meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana.

Dalam Undang-Undang ini, peran pelindungan Pekerja Migran Indonesia diserahkan kepada pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sedangkan pihak swasta hanya diberi peran sebagai pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia. Adapun pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk :

  1. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
  2. menjamin pelindungan hukum, ekonomi dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Peran Pemerintah Daerah dalam memberikan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dilakukan mulai dari desa, kabupaten/kota dan provinsi, sejak sebelum bekerja sampai setelah bekerja. Pemerintah Daerah berperan mulai dari memberikan informasi permintaan pekerjaan (job order) yang berasal dari Perwakilan Republik Indonesia, Pemberi Kerja dan Mitra Usaha di luar negeri. Pemerintah Daerah memberikan layanan terpadu satu atap serta memfasilitasi keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia.

Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkan harus memiliki kompetensi atau keahlian. Begitu juga pada Pekerja Migran Indonesia yang telah selesai bekerja, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Pusat memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Pekerja Migran Indonesia purna dan keluarganya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum agar setiap orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang penindasan. Selain itu, dalam Pasal 5 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa :

“Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.”

 

Pada pasal 6 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada.”

 

Pada pasal 7 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa :

“Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.”

 

Pada Pasal 8 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas bantuan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.”

 

Pada Pasal 9 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa :

“Tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.”

 

Pada Pasal 13 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.”

“Setiap orang berhak meninggalkan sesuatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.”

 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki banyak kemajuan dalam beberapa aspek. Diantaranya adalah aspek perlindungan yang telah mengadopsi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). Namun, masih terdapat beberapa catatan kritis yang perlu menjadi perhatian kita dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini dalam tataran implementasi penegakan hukum hingga aturan pelaksanaannya ke depan yang belum memuat secara detail peranan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada para Pekerja Migran Indonesia. Untuk itu, perlu adanya regulasi khusus yang mengatur tata cara pemberian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Peraturan Pemerintah terbaru, agar dapat ditegakkan untuk mereka yang sangat memerlukan perlindungan hukum. (RNH)




Tulis Komentar di Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar


Jejak Pendapat

Bagaimana menurut anda Informasi yang disajikan di website ini?
  Sangat Menarik
  Menarik
  Kurang Menarik
  Biasa saja

Komentar Terakhir

  • tuning

    sangat membantu saya untuk memperdalam pemahaman tentang pembagian kewenangan pemerintah,,, ...

    View Article

Video Terbaru

View All Video