Artikel

Artikel (22)

“Downward law is greater than upward”

Donald Black (1976:21-23)

Di Indonesia sering terjadi Kasus–kasus yang sepele namun dibesar-besarkan oleh media akibat adanya ketidakadilan hukum di Indonesia atau dalam tanda kutip “Tajam ke bawah dan Tumpul ke atas” maksud dari istilah tersebut adalah salah satu sindiran nyata bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas menengah. Inilah dinamika hukum di Indonesia, seolah sudah berganti paradigma yang menang adalah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai uang banyak, dan yang mempunyai kekuatan. Mereka pasti aman dari gangguan hukum walaupun aturan negara dilanggar, atau dalam istilah hukum “timpang sebelah”.

Seperti halnya kasus nenek Minah (55) yang mencuri singkong dan nenek Sumiati (72) yang mencuri pepaya, dimana mereka hanya mencuri yang harganya mungkin tidak seberapa namun dituntut 2 (dua) tahun penjara. Penulis setuju apapun yang namanya tindakan mencuri adalah kesalahan. Namun, jangan lupa hukum juga mempunyai prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusian ini didalam hukum humaniter adalah Asas Equality Before The Law yang merupakan manifestasi dari Negara Hukum (Rechstaat) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (Gelijkheid van ieder voor de wet).

Menurunnya penerapan Asas Equality Before The Law dalam lapisan dimensi masyarakat disebabkan oleh adanya politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum islam dan hukum adat. Disamping itu pula, adanya oknum-oknum yang berwenang yang dapat mengenyampingkan hukum. Dimana oknum-oknum tersebut seharusnya menegakkan hukum, namun kewenangan yang ada padanya disalah pergunakan. Sebuah Fakta Lembaga peradilan kini sudah impoten, tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Pasal-pasal KUHP bagi rakyat kecil ibarat peluru yang menghujam jantung, namun bagi para petinggi hanyalah sebuah coretan yang termaktub dalam kitab. Hukum hanya berlaku untuk mereka yang tidak mampu membayar pengacara. Bahkan kini KUHP adalah singkatan dari “Kasih Uang Habis Perkara”.

Dunia benar-benar sudah terbalik. Kasus-kasus besar seperti korupsi dan kawan-kawannya dianggap kecil, namun sebaliknya kasus-kasus sederhana yang mungkin bisa diselesaikan secara kekeluargaan bahkan dibesar-besarkan. Ada berbagai faktor yang menghambatnya bukan hanya karena ada faktor kekuatan politis yang membentenginya, melainkan juga menciptakan penundaan proses hukum dengan segala celah pembalikan opini di ruang publik. Bukan rahasia umum kondisi hukum ketika berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan, baik itu kekuasaan politik maupun uang, maka hukum menjadi tumpul. Tetapi, ketika berhadapan dengan orang lemah, yang tidak mempunyai kekuasaan dan sebagainya, Hukum bisa sangat tajam. Hal ini terjadi karena proses hukum itu tidak berjalan secara otomatis, tidak terukur bagaimana proses penegakan hukumnya. Seharusnya, ketika ada kasus hukum kita bisa melihat dengan cara yang matematis. Perbuatannya apa, bagaimana prosesnya, bagaimana proses pembuktiannya, bagaimana keputusannya. Kalau ini diterapkan, proses penyelesaian hukumnya pasti berjalan dengan baik.

Tetapi, banyak anomali-anomali yang terjadi. Misalnya kasus pencurian, tuduhannya pencurian, tetapi anomali yang terjadi bisa saja berbeda atas kedudukan status sosialnya. Jika nanti kasusnya terjadi kepada yang status sosial kalangan bawah, maka proses penegakan hukumnya cepat dan mudah dalam penahanan. Namun sebaliknya jika terjadi pada orang yang status sosialnya tinggi yaitu berkuasa dalam masalah keuangan dan politik. Inilah yang menjadi problema dalam kasus seperti ini jangan sampai terulang kembali kejadian dalam kasus ini sangat kontroversi, dan menyengsarakan masyarakat yang tentunya dipertanyakan bahwa di mana keadilan bagi “masyarakat kalangan bawah”. Masyarakat sering tidak percaya dengan proses hukum, nantinya masyarakat akan melihat bahwa dalam melihat proses penegakan hukum ini bisa melihatnya dengan keadilan.

Adanya Fenomena ketidakadilan hukum ini terus terjadi dalam praktik hukum di negeri ini. Munculnya berbagai aksi protes terhadap aparat penegak hukum di berbagai daerah, menunjukan sistem dan praktik hukum kita sedang bermasalah. Keterpurukan hukum di Indonesia malah semakin menjadi-jadi. Kepercayaan masyarakat terhadap law enforcement semakin memburuk.

Banyak fakta adanya diskriminasi perlakuan hukum antara mereka yang memiliki uang dan yang tak memiliki uang, antara mereka ada yang berkuasa dan yang tak punya kekuasaan. Keadilan bagi semua hanyalah kamuflase saja. Namun, realita hukum terasa justru dibuat untuk menghancurkan masyarakat miskin dan menyanjung kaum elit. Penegak hukum lebih banyak mengabaikan realitas yang terjadi di masyarakat ketika menegakkan undang-undang atau peraturan. Akibatnya, penegak “hukum” hanya menjadi corong dari aturan. Hal ini tidak lain adalah dampak dari sistem pendidikan hukum yang lebih mengedepankan positifisme. Penegak hukum seperti memakai kacamata kuda yang sama sekali mengesampingkan fakta sosial. Inilah cara ber”hukum” para penegak hukum tanpa nurani dan akal sehat.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum.

Kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum. ‘No man above the law’, artinya  tidak keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum, kalau ada subyek hukum yang memperoleh keistimewaan menempatkan subyek hukum tersebut berada diatas hukum.

Di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 juga secara tegas menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

         Maka dari itu, perlu banyak evaluasi-evaluasi yang harus dilakukan, harus ada penindaklanjutan yang jelas mengenai penyelewengan hukum yang kian hari kian menjadi. Perlu ada ketegasan tersendiri dan kesadaran yang hierarki dari individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Perlu ditanamkan mental yang kuat, sikap malu dan pendirian iman dan takwa yang sejak kecil harus diberikan kepada kader-kader pemimpin dan pelaksana aparatur negara atau pihak-pihak berkepentingan lainnya. Karena baik untuk hukum Indonesia, baik pula untuk bangsanya dan buruk untuk hukum di negeri ini, buruk pula konsekuensi yang akan diterima oleh masayarakat dan Negara.

Bahan Bakar Minyak atau yang lebih dikenal dengan BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. BBM merupakan sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memiliki berbagai dampak kepada masyarakat, salah satunya adalah muncul kasus penimbunan BBM oleh para spekulan dengan tujuan meraih keuntungan finansial pribadi. Penimbunan BBM oleh pihak tanpa izin usaha penyimpanan BBM jelas merupakan tindakan yang merugikan masyarakat luas karena berakibat pada langkanya BBM di pasaran.

Bila ditinjau dari sisi Pancasila sebagai fondasi bertingkah laku, tindakan  penimbunan BBM tanpa izin telah mencerminkan degradasi atau lunturnya  pemahaman dan penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan landasan hukum dan sering dikaitkan dengan identitas nasional bangsa Indonesia. Dengan dilanggarnya nilai-nilai tersebut, maka stabilitas nasional tidak akan mampu tercapai.  Nilai pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan. Nilai utama ini mengacu pada keyakinan pada Tuhan dan hidup dengan menjalankan perintah-Nya tanpa mengganggu urusan agama masing-masing. Jika seseorang memiliki keyakinan  pada Tuhan, maka ia juga akan meyakini ada balasan untuk setiap perbuatan. Dengan demikian, ia tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain seperti pada kasus penimbunan BBM.

Nilai kedua Pancasila memiliki prinsip mengakui persamaan hak dan kewajiban. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini dapat mewujudkan keberanian untuk menyatakan suatu hal yang benar di tengah situasi yang kurang selaras. Dalam kasus penimbunan BBM, spekulan tidak mengindahkan hak dari orang-orang disekitarnya. Ketika hampir semua elemen bangsa menolak kenaikan BBM, spekulan justru mencari keuntungan dengan mengorbankan hak orang lain yang sebangsa, senasib, dan sepenanggungan.  

Nilai ketiga Pancasila berupaya untuk mengutamakan kepentingan bangsa daripada diri atau kelompok, cinta tanah air dan bangsa, dan pengembangan rasa persatuan bagi bangsa. Berbagai bentuk tingkah laku dapat dilakukan untuk membuat nilai ini hadir di masyarakat. Tindakan spekulan menimbun BBM mencerminkan rendahnya rasa nasionalisme dan ketidakmampuannya untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

Pada nilai keempat, Pancasila mengetengahkan nilai demokrasi. Pada dasarnya, demokrasi memosisikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan penuh atas dirinya. Kasus penimbunan BBM terjadi karena penimbun tidak berhati besar dalam menyikapi kenaikan harga BBM. Upaya untuk mengejawantahkan nilai kelima dalam Pancasila sebagai bangsa Indonesia telah banyak diupayakan. Nilai kelima dapat diwujudkan untuk membangun karakter. Penimbunan BBM telah melanggar nilai ini karena tidak menjunjung nilai keadilan dan tidak menghormati hak orang lain. UUD 1945 yang didasari Pancasila juga telah mewujudkan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Hak-hak dan kewajiban ini yang membuat hubungan individu dan negara mencapai keselarasan.

Berdasarkan UUD 1945, setiap warga negara memiliki hak kebebasan dengan syarat kebebasan tersebut tidak mengganggu hak orang lain. UUD 1945 juga menyatakan setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum pemerintah dan menghormati hak orang lain. Pada kasus penimbunan BBM, penimbun telah mengganggu hak orang lain dan melanggar kewajibannya sebagai warga negara. Keadilan dan kesejahteraan sosial sangat sulit dicapai jika satu pihak tidak mampu bersikap  bijaksana dan seimbang antara hak dan kewajibannya. Untuk mencegah terjadinya penimbunan BBM, pemerintah harus memberikan imbauan moral kepada masyarakat. Namun jika imbauan moral sudah tidak dapat dilakukan, maka pihak berwajib harus tegas mengambil tindakan hukum.

Perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah mengatur secara tegas mengenai penimbunan BBM. Ketentuan sanksi tindak penimbunan BBM terdapat  pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas. Pasal 5 Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 menyebutkan hukuman bagi pelanggar atau penimbun sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun penjara dan Pasal 6 Undang-Undang Darurat  Nomor 17 Tahun 1951 menyebutkan objek hukumnya disita untuk negara. Pasal 53 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 menyatakan setiap orang yang terbukti melakukan penyimpanan BBM tanpa izin usaha penyimpanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi 30 (tiga puluh) miliar rupiah. Pihak SPBU juga terancam berhadapan dengan hukum jika melayani pembelian BBM untuk tujuan penimbunan atau spekulasi. Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 menyatakan setiap orang yang menyalahgunakan  pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi  pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda  paling tinggi 60 (enam puluh) miliar rupiah. Polisi telah melakukan tindakan persuasif dengan menjaga beberapa SPBU dalam kurun waktu terakhir, terutama ketika kenaikan harga BBM mulai disosialisasikan. Tetapi faktanya penimbunan BBM masih saja terjadi di beberapa wilayah. Dari  beberapa kasus yang telah terungkap seperti pada kasus Tarwiyah, penegak hukum juga telah cukup tegas menegakkan Undang-Undang Minyak Bumi dan Gas. Namun, pada beberapa kasus masih dijumpai ketidaktegasan penegakan hukum dalam menyikapi kasus penimbunan BBM.

Pada uraian diatas, terlihat bahwa kurangnya pemahaman dan  penghayatan akan nilai-nilai luhur Pancasila mengakibatkan terjadinya berbagai  penyimpangan, termasuk penimbunan BBM. Untuk mengatasi kasus tersebut. Kesadaran tiap warga negara tentang hak dan kewajibannya juga penting agar tidak ada pihak yang mencari keuntungan dengan merugikan kepentingan umum. Langkah pengawasan, baik dari kepolisian dan masyarakat pun harus digerakkan. Masyarakat dapat melaporkan adanya dugaan penimbunan BBM tersebut kepada Pihak Kepolisian setempat. Dan dengan jabatan yang diembannya, Kepolisian harus melakukan penyidikan atas laporan masyarakat tersebut dan menyeret pelakunya ke Pengadilan. (Pdl)

Radikalisme dan Terorisme telah muncul sejak lama, namun peristiwa peledakan bom akhir-akhir ini seakan mengantarkan fenomena ini sebagai "musuh kontemporer". Banyak pihak mengembangkan spekulasi bahwa terorisme berpangkal dari fundamentalisme dan radikalisme agama. Tak heran jika kemudian persoalan agama seringkali dijadikan 'kambing hitam'.

Tindak Pidana TerorismeMenurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara luas, sehingga terjadi kehancuran teradap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional. 

Subjek hukum tindak pidana terorisme menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat dilakukan oleh Setiap orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi. Dalam rumusan Pasal tersebut menyatakan bahwa subjek pelaku dalam tindak pidana terorisme adalah setiap orang yang didefinisikan sebagai seseorang, beberapa orang atau korporasi dan kelompok tersebut terdiri dari orang sipil ataupun militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi.

Seseorang atau setiap orang (beberapa orang atau korporasi) sebagai subjek tindak pidana terorisme dipertegas pada Bab III Tindak Pidana Terorisme dalam rumusan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Sedangkan pengertian radikal yang berasal dari kata ”radix” (akar) menurut Sarlito Wirawan adalah suatu perbuatan atau perasaan yang positif terhadap segala sesuatu yang bersifat ekstrim mengenai suatu kepercayaan dan keyakinan atau ideologi yang dianutnya sampai ke akar-akarnya.Pengertian terorisme dan radikalisme memang beragam, namun keduanya secara esensial memiliki kesamaan dengan adanya pertentangan yang tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelompok tertentu di satu pihak dengan tatanan nilai yang berlaku saat itu atau yang dianggap musuh.

Peristiwa teror bom Bali dan bom di Jakarta beberapa waktu lalu menyadarkan berbagai kalangan bahwa pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia masih menjadi tugas besar yang harus segera diselesaikan. Seperti halnya kasus Serangan di Jakarta pada Tahun 2016 merupakan serentetan peristiwa berupa sedikitnya enam ledakan, dan juga penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia pada tanggal 14 Januari 2016.

Berbagai kemungkinan motif teror memang sepatutnya perlu diwaspadai. Karena kenyataannya diakui atau tidak terorisme nyata-nyata terus menghantui, walaupun beberapa pelaku aksi terorisme sudah ditemukan. Dari sekian peristiwa peledakan bom yang terjadi, adanya motif yang bernuansa agama memang tak bisa dipungkiri.Terlepas dari berbagai motif itu, penting pula untuk melihat terorisme dari "perspektif lain". Perspektif baru mengenai teror seringkali dibuat terlalu sederhana atau bahkan simplistis. Namun dalam konteks lain, teror sejatinya tidak semestinya hanya dipandang sebatas peristiwa peledakan bom, tapi juga teror lainnya yang juga mengancam rasa aman masyarakat.         

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai basic law atau norma hukum tertinggi telah memuat pasal-pasal yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan - ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaanya oleh negara maupun kelompok individu. Dari sekian banyak pasal-pasal yang mengatur perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945. Menurut saya, jaminan HAM yang paling sering dilanggar/disimpangi, baik oleh negara maupun kelompok individu adalah Hak atas Rasa Aman.

Menurut UUD 1945 pada amandemen yang ke-II sudah secara tegas memasukkan hak atas rasa aman ini di dalam pasal 28A-28I. Khususnya Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi :

  1. )Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang pun berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Dan bagi orang yang melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara tersebut. Warga Negara pun berhak untuk bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia. Dan untuk melindungi warganya, maka negara membentuk lembaga di bidang hukum untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara pun berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Peran negara dalam menjamin rasa aman warga negara menjadi demikian vital. Karena itu, beragam peristiwa yang melahirkan ketidakamanan seperti teror peledakan bom perlu mendapat perhatian tersendiri. Negara harus benar-benar serius memikirkan upaya untuk melawan radikalisme dan terorisme yang kini kian menggejala. Bila dicermati secara mendalam akar penyebab munculnya aksi terorisme sangat rumit dan kompleks. Berbagai faktor yang menyangkut masalah transnasional dan kehidupan politik dunia bisa jadi penyebab dan pemicu terjadinya terorisme. Secara umum faktor yang terjadi adalah faktor ketidakadilan itu terjadi di berbagai belahan dunia baik secara sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Berbagai faktor ketidakadilan tersebut akan memicu faktor radikalisme. Radikalisme akan dipermudah oleh rendahnya pendidikan, kemiskinan, budaya, dan kehidupan sosial. Keterbelakangan pendidikan, perubahan politik, kemiskinan atau rendahnya peradaban budaya dan sosial seseorang akan memicu radikalisme yang berujung pada kekerasan, ekstrimisme dan terorisme.

Terorisme tergolong sebagai sebuah bentuk kejahatan, bahkan dapat dikatakan kejahatan yang terorganisir. Terorisme tentu bukan sesuatu yang muncul dari ruang hampa. Dia memerlukan kultur tertentu untuk tumbuh. Meskipun banyak faktor pendukung yang menyebabkan terjadinya terorisme, namun ada beberapa hal yang paling mendasar yang menyebabkan terjadinya terorisme, diantaranya adalah Ideologi dan teologi. Kedua faktor tersebut merupakan hal yang paling fundamental dalam pergerakan terorisme, karena ideologi dan teologi adalah alasan untuk seseorang dalam melakukan tindakan radikal yang menguntungkan kelompoknya sendiri, tentu saja dalam sebuah aksi terorisme mereka sangat memerlukan anggota, oleh sebab itulah melalui doktrin-doktrin radikalisme dan terorisme yang mereka ajarkan pada para anggota yang mereka rekrut.

Saat ini Indonesia memiliki dua undang-undang untuk menjerat teroris dan anggota kelompok radikal, yaitu Payung hukum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Disini apakah eksistensi kedua undang-undang tersebut cukup memadai dalam melakukan pencegahan aksi terorisme atau memang perlu direvisi karena memang perubahan yang sangat cepat. Jawabannya dapat kita lihat dan rasakan pada masa sekarang ini. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali Pemerintah terus berupaya menegakkan keadilan di masyarakat dan pemerataan pembangunan di segala bidang. Ideologi radikal mudah terbentuk dan berkembang mekar di masyarakat yang ketimpangan sosial ekonominya sangat tajam. Pemerintah kita juga aktif mengkampanyekan tata hubugan dunia yang makin berkeadilan. Sekalipun demikian, solusi ekonomi saja tidak cukup mengatasi kompleksitas radikalisme. Semoga bukan hanya para Penegak Hukum yang menegakan peraturan-peraturan tapi juga peran serta masyarakat dan kesadaran hukum pada diri masing-masing. (Pdl)

Pasar dan Pedagang Kaki Lima (PKL)

        

          Pelaihari mempunyai salah satu pasar, Pasar Tapandang Berseri yang terletak di Jalan Kemakmuran di pusat kota Pelaihari. Berbagai kebutuhan tersedia di pasar ini. Seperti pasar pada umumnya diberbagai daerah, pasar selalu terkenal dengan persoalannya masing-masing. Yang pertama, persoalan tata kelola parkir di lokasi pasar, dan yang kedua yang paling  banyak menyita perhatian publik adalah persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan dibahu jalan. Bukan tanpa sebab, berjualannya PKL dibahu jalan selain mendapat protes masyarakat, juga diprotes oleh pedagang yang berjualan di toko-toko yang ada di pasar. Protes pun mencuat dari mulut ke mulut bahkan belakangan juga terdengar di media sosial.

          Masyarakat protes karena dengan berjualannya PKL dibahu jalan sangat mengganggu lalu lintas, dikarenakan PKL tersebut menempati bahu jalan yang diperuntukan untuk parkir, sehingga membuat jalan menjadi sempit, terlebih PKL tersebut berjualan di dua sisi, kanan dan kiri jalan. Apalagi jika ada pembeli yang singgah membeli di lapak PKL tersebut, sudah pasti akan macet, padahal pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Pasal 10 Pasal ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang wajib memarkir kendaraan yang telah ditentukan, dan diperjelas lagi pada pada ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang memarkir kendaraan bermotor di jalan untuk keperluan untuk mengantri pembelian suatu barang dan/ atau jasa. Padahal penulis meyakini saja setiap  pembeli berkeinginan parkir dengan tertib, namun tidak bisa karena ada PKL yang berjualan yang menempati lokasi parkir.Pengalaman yang penulis alami sendiri adalah pernah dilarang parkir oleh PKL ketika hendak memarkir kendaraan disamping lapak PKL, karena dianggap menutupi lapak PKL, padahal tempat tersebut memang diperuntukan untuk lokasi parkir. Sedangkan pedagang ditoko protes karena PKL tersebut berjualan persis didepan toko mereka. Pedagang ditoko beranggapan PKL menutupi toko mereka. Ironis memang, disatu sisi PKL tersebut juga ingin memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Masih pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 dalam Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa Bupati menunjuk / menetapkan bagian-bagian jalan dan trotoar dan tempat umum tertentu lainnya sebagai tempat usaha bagi PKL. Artinya ada dua kemungkinan, yang pertama PKL tersebut berjualan ditempat yang diperbolehkan yang telah ditunjuk / ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, kemungkinan yang kedua PKL tersebut berjualan dilokasi yang dilarang berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyatakan setiap orang atau badan dilarang berdagang diatas badan jalan, diatas trotoar, diatas saluran air, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Walaupun PKL tersebut berjualan ditempat yang telah ditunjuk / ditetapkan, tetap harus bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan pada ayat (5) yaitu Setiap PKL yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, dan menjaga kesehatan lingkungan, serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan. Penulis mencoba memahami maksud dari ayat ini, jelas pada ayat ini mempunyai tujuan kiranya demi menciptakan kenyamanan bersama, terhadap pembeli dan penjual, serta masyarakat yang berada disekitarnya.

Masih pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 dinyatakan dalam Pasal 25 pada ayat (6) Pengelola atau SKPD yang melakukan pengelolaan pada suatu tempat tertentu, melakukan pembinaan, penataan, pengawasan dan pengaturan terhadap PKL dan pedagang lainnya yang berdagang di jalan dan/atau trotoar di dalam lingkungan pengelolaannya. Pertanyaanya sudahkah SKPD yang berwenang "bekerja" melaksanakan amanat dalam melakukan pembinaan, penataan dan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut sebelum pasar terlihat semrawut, tentu mencegah lebih baik dari pada mengobati.

SKPD mana yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan pasar ??? Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Tanah Laut dalam Pasal 9 menyatakan Pengelolaan kawasan pasar dan/atau tempat tertentu yang dijinkan dilaksanakan oleh Kantor Pengelolaan Pasar dan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Artinya Kantor Pengelola Pasar tidak bekerja sendiri. Memang tidak mudah mengatur pasar, karena langsung bersentuhan dengan masyarakat, dibutuhkan koordinasi intens antar SKPD.

Harapan penulis, jika SKPD yang berwenang melakukan pembinaan tersebut adalah dengan cara pendekatan-pendekatan persuasif yang tanpa ada tindakan kekerasan. Dan akan sangat menarik untuk disimak setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah, apakah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberi kewenangan mengelola pasar dapat mengatasi beberapa persoalan tersebut sehingga menjadi sebuah solusi bagi masyarakat. (adi)

MAKAR

M A K A R

Oleh : Alfirial,SH, MH

“pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permupakatan jahat,ini adalah barang yang berbeda dengan kritik”

Kalimat diatas adalah pernyataan Irjen. Boy Rafli Amar Kadiv Humas Polri saat jumpa pers Sabtu beberapa pekan yang lalu, sengaja saya pilih dan kutip untuk dijadikan prolog dalam artikel ini. Makar kembali menjadi perbincangan dan diskusi ketika terjadi penahanan atas beberapa tokoh diantaranya Sri Bintang Pamungkas, Rachmawati Soekarno Putri, Ahmad Dani, Ratna Sarumpaet dan dua orang lainnya.

Tulisan ini tidak akan membahas makar terkait penangkapan beberapa tokoh dan politisi, tetapi makar dalam KUHP dan terkait dengan kata dan prase : pandangan kritis sebagai kritik, makar dan permupakatan jahat.

Kata Makar dan permupakatan jahat didalam KUHP ada pada Buku Kedua perihal Kejahatan dan diuraikan dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 BAB I Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Menelusuri apa yang dimaksud makar dalam KUHP terkait dengan pandangan kritis yang disampaikan sebagai kritik oleh tokoh-tokoh tersebut dan kesepakatan yang diambil oleh mereka untuk turut serta dalam kegiatan 212 lalu dianggap oleh pihak berwajib sebagai permupakatan jahat dengan maksud hendak meruntuhkan pemerintahan, menjadikan “keyakinan” bahwa menginterpretasikan sebuah Pasal didalam KUHP tidak bisa mengabaikan pasal-pasal yang lain, contohnya : ketika membaca “makar” sebagaimana termuat dalam Pasal 107 ayat (1) KUHP, maka makar (penyerangan) dimaksud terkait dengan penjelasan Pasal 84 dan 104, saling kait mengait antara pasal satu dengan lainnya (holistic).

 Tetapi ini tidak hanya terjadi pada KUHP saja, pada undang-undang lainpun begitu, untuk itu tidak salah bila ada sebagian Hakim dalam persidangan tidak akan menerima pendapat ahli diluar bidang ilmu hukum hukum dalam melakukan interpretasi terhadap pasal-pasal dalam UU.

Kembali kepada pembahasan semula, Sri Bintang Pamungkas (sampai artikel ini dibuat tokoh ini ditahan) dikenakan Pasal 107 Jo 110 Jo 87 KUHP. Pasal 107 KUHP, berbunyi: “(1). Makar yang dilakukan dengan maksud hendak meruntuhkan pemerintahan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. (2). Pemimpin  dan pengatur makar yang dimaksud pada ayat pertama, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama lamanya dua puluh tahun”

Dalam penjelasan KUHP Pasal 107 (KUHP dengan Penjelasan, R.Sugandhi S.H,1980) disebutkan bahwa yang dimaksud  makar ialah “meruntuhkan pemerintahan”,yakni merusak atau mengganti susunan pemerintahan yang dibentuk (disusun) berdasarkan UUD dari Negara Republik Indonesia, dengan cara yang tidak sah. “merusak susunan pemerintahan” berarti meniadakan susunan pemerintahan yang lama menggantinya dengan yang baru, misal Negara yang semula berbentuk republik dijadikan Negara totaliter. Selain itu termasuk pula makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 “mengganti susunan pemerintahan” atau mengubah susunan pemerintahan,artinya tidak melestarikan susunan pemerintahan yang lama apabila tindakan mengubah tersebut tidak sesuai dengan konstitusi atau oleh konstitusi dianggap tidak sah. 

Permupakatan jahat yang dimaksud dalam Pasal 110 adalah mupakat jahat akan melakukan kejahatan sebagaimana disebut dalam Pasal 104 (makar dengan maksud hendak menghilangkan nyawa Presiden dan Wakil Presiden), Pasal 106 (kooptasi dan separatism) dan Pasal 108 (gerakan melawan kekuasaan dengan senjata) serta termasuk didalamnya orang yang dengan maksud hendak menyediakan atau memudahkan salah satu kejahatan sebagaimana yang disebut pada Pasal 104, 106, 107 (makar dengan maksud hendak meruntuhkan pemerintahan.

Pada Pasal 87 KUHP seseorang dianggap melakukan makar apabila sudah nyata maksud si pembuat dengan adanya permulaan melakukan perbuatan, didalam penjelasan Pasal 87 disebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang masih bersifat persiapan, tidak dapat dimasukkan dalam pengertian makar.

Percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) disebutkan percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata,dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendak sendiri. Pada penjelasan disebutkan bahwa agar percobaan melakukan kejahatan (tidak termasuk didalamnya pelanggaran) dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat yaitu (1) apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata;(2) tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai; (3) perbuatan yang cenderung menuju kearah kejahatan itu tidak terlaksana, karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian tetapi bukan karena kehendak si pelaku itu sendiri.

Makar termasuk delik formil, dimana delik formil yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu  tidak perlu menunggu sampai makar terjadi dan menimbulkan akibat.

Dari uraian diatas jelas bahwa makar adalah kejahatan serius yang dilakukan terhadap Negara (ekstra ordinary crime), sehingga apabila aparat penegak hukum menganggap cukup maksud untuk melakukan tindakan makar, walaupun makar itu sendiri belum terjadi dan menimbulkan akibat bagi Negara cukup konstruksi rencana sebagai tindakan permulaan maka terhadap pelaku telah bisa dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan.

Sementara itu kritik yang dianggap sebagai kritik yang dapat merongrong pemerintahan sehingga berujung kepada perbuatan makar adalah kritik yang dibangun dengan permupakatan untuk bersama-sama menyusun strategi dalam melakukan perbuatan atau tindakan  tertentu yang inkonstitusional dengan maksud pengubah sistem atau susunan pemerintahan yang sah.Permupakatan bersama untuk menyusun strategi inilah yang dimaksud makar dengan permupakatan jahat. Kritik ini tentu berbeda dengan kritik-kritik yang disampaikan selama ini.

Terlepas dari kritik yang berkonstruksi makar dengan permupakatan jahat, kita kembali kepada acta extoria indicant interiora secreta. (alfi)

                     

Hukum adalah aturan main (rule of the game) bagi semua interaksi – interaksi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar masyarakat menghormati hukum, maka hukum harus berwibawa agar dapat dipatuhi oleh semua subyek hukum (orang dan badan hukum).

Namun kenyataannya banyak kecenderungan masyarakat tidak patuh pada hukum. Hal tersebut dikarenakan wibawa hukum sudah mulai terkikis disebabkan oleh faktor ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, tidak adanya kepastian hukum, proses hukum yang panjang, lama, berbelit dan memerlukan biaya mahal serta melelahkan sehingga mengakibatkan masyarakat mengambil langkah hukum sendiri.

Berbicara mengenai wibawa hukum sebagian besar terletak pada konsistensi para Penegak Hukum itu sendiri yang memang dirasakan kurang berwibawa. Ketika hukum tidak lagi dapat dipercaya sebagai cara terhormat untuk memperoleh keadilan, maka dapat dipastikan masyarakat akan cenderung menggunakan pilihan kedua yaitu dengan menggunakan kekerasan fisik atau tindakan main hakim sendiri (eigenrechting).

Eigenrechting dalam ilmu hukum yaitu merupakan tindakan menghakimi sendiri atau aksi sepihak. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri dengan sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Dalam hukum, perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi kepada seseorang untuk menegakkan hukum karena pelaksanaan sanksi adalah monopoli penguasa. 

Main hakim sendiri (eigenrechting) yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana biasanya terjadi jika pelaku tindak pidana/kejahatan tertangkap tangan di lingkungan yang ramai misalnya pasar, terminal, jalan, pemukiman penduduk, dan tempat umum lainnya. Disinilah muncul bahwa masyarakat telah keliru dengan melakukan tindakan tersebut. Bentuk dari tindakan main hakin sendiri bisa berupa penganiayaan, perusakan harta benda dan lain sebagainya. Sebagai contoh konkritnya, terjadi pencopetan di pasar tradisional yang akhirnya pelaku bisa ditangkap oleh massa dan terjadi pemukulan secara beramai-ramai sehingga pelaku kejahatan mengalami penganiayaan. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Tindakan main hakim sendiri (eigenrechting) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana adalah fenomena negatif yang sering kita temui atau kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Main hakim sendiri dapat diartikan sebagai menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum /aturan yang ada. Dengan kata lain semua hal penyiksaan yang dilakukan terhadap seseorang atau pelaku tindak pidana tanpa melalui proses hukum yang seharusnya bisa disebut perbuatan main hakim sendiri (eigenrechting).

Bila diamati, faktor penyebab dari tindakan main hakim sendiri diantaranya adalah agar pelaku tindak pidana jera dan juga membuat jera pelaku lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Dan juga, bisa jadi adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya-upaya hukum yang dilakukaan oleh pihak berwajib (aparat penegak hukum). Selain daripada itu, kebanyakan masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri karena ikut-ikutan saja sewaktu melihat massa melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir bisa juga tindakan main hakim sendiri karena adanya motif dendam dari pihak korban.

Semua fenomena tersebut menunjukkan bahwa kelompok masyarakat kita cenderung menyiapkan kekuatan fisik sebagai langkah antisipasi dalam menyelesaikan setiap masalahnya ketimbang menggunakan jalur hukum yang mereka nilai tidak efektif.

Terhadap perbuatan main hakim sendiri (eigenrechting) dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu diatur dalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun” dan juga dalam Pasal Pasal 33 ayat (1) bahwa ” Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”. Dari kedua Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum dan juga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Terhadap korban eigenrechting sendiri dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang atas dasar ketentuan Pasal 338 KUHP tentang Pembuhunan, Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan dan Pasal 406 KUHP tentang Perusakan. Dengan demikian, bagi korban eigenrechting dapat melapor ke pihak yang berwenang atas dasar hal tersebut. Selain daripada itu, tindakan main hakim sendiri juga melanggar asas praduga tak bersalah (presumption of innocent), karena belum adanya putusan dari hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dengan adanya tindakan main hakim sendiri ini diharapkan supaya pihak berwajib lebih menegakkan hukum tdan mengupayakan tindakan-tindakan tertentu agar kasus-kasus main hakim sendiri tidak terjadi lagi di masyarakat, supaya membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

          Menyambung daripada artikel saya sebelumnya terkait permasalahan pelimpahan wewenang , pada kesempatan ini secara lebih spesifik saya mencoba mengulas kembali aturan terkait pelimpahan wewenangdari sisi jenis regulasi yang mengatur tentang pelimpahan wewenang tersebut.  Sebagaimana kita ketahui bersama terkait dengan Pemerintahan Daerah sebagai regulasi umum yang mendasari Pemerintahan yang ada di Daerah semenjak dicabutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka terbitlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penggantinya. Dimana terhadap aturan yang saya sebutkan terakhir tersebut di salah satu Pasalnya terdapat kalusul Pasal yang menyinggung masalah pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat tepatnya pada Pasal 226 yang berbunyi :

Pasal 226

  1. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
  2. Pelimpahan kewenangan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.
  3. Pelimpahan kewenangan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pada ayat (1) di atasmenjelaskan bahwasanya memungkinkan bagi Bupati untuk melimpahkan sebagian Kewenangannya kepada Camatdalam hal melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.Bahwa kemudian masih menurut Pasal 226 ayat (3), Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Oleh karenanya kemudian diundangkanlah pengaturan terkait dengan Kecamatan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dimana pada Pasal 50Peraturan Pemerintah tersebut membunyikan bahwa :

Pasal 50

(1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota.

(3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota;

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;

h. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

(4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

(5) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat kecamatan.

Bahwa dari 2 (dua) macam aturan baru terkait dengan Kecamatan yang telah disebutkan diatas sama sekali tidak mengatur  perihal Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang Camatyang akan diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana yang telah diamanatkan pada Peraturan terdahulunya yaitu Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatanyang menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini”.Yang kemudian akan menjadi pertanyaan adalah apakah terhadap pelimpahan kewenangan tersebut sudah cukup dengan hanya membuat penetapan berupa Keputusan Bupati ?. Mengingat ada banyak hal pengaturan yang kemudian akan menyertai dari maklumat pelimpahan wewenang tersebut bukan hanya sebatas penetapan saja seperti yang tertuang pada Pasal 226 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Pelimpahan kewenangan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah”

          Dari apa yang telah disampaikan diatas bahwasanya telahmenjadi prinsip umum hukum(general principe of law) yang telah diterima secara universal bahwa kaidah/norma hukum dapat dibedakan kedalam dua bentuk, yakni keputusan(beschikking) dan peraturan(regeling). Keputusan adalah instrumen hukum yang berisiketetapan/keputusan yang bersifat individual, konkrit, dan berlaku khusus (terbatas).Sedangkan peraturan adalah instrumen hukum yang bersifat umum, berisi pengaturan, berlaku serta mengikat untuk umum. Terhadap hal yang demikian maka kemudian harus dibedakan penggunaannya antara peraturan dan keputusan. Karena keduanya memliki perbedaan yang prinsip, baik dari segi isi, penggunaan, serta kekuatan berlaku dan mengikatnya.Sebagaimana dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul Perihal Undang-Undang terbitan Raja Grafindo Persada pada tahun 2010bahwa pengaturan yang menghasilkan norma yang bersifat mengatur (regelingsdaad) seharusnya tidak dituangkan dan disebut dengan istilah lain kecuali“peraturan”.

Oleh karenanya, terkait pelimpahan kewenangan ini sesuai dengan Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati namun terkait dengan pengaturan pelaksanaan tugas dan wewenang Camatterhadap Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerahakan lebih sempurna apabila kemudian tetap mempertahankanklausul terkait Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini sebagaimana telah diatur pada aturan sebelumnya yaitu Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Bahwa sejatinya dalam suatu Pemerintahan, terdapat dua hal pokok yang mengemuka yaitu Pelaksana/Aparaturnya selaku pemberi pelayanan dan Masyarakat selaku penerima pelayanan. Bagaimanapun terhadap keduanya terdapat keterkaitan yang sangat erat yang dapat berdampak satu sama lainnya. Pemerintahan yang mana di dalamnya terdapat Aparatur mumpuni , kredibel serta berlabel profesional tentu akan menghasilkan pelayanan prima yang juga akan berdampak pada kepuasan masyarakat selaku  subjek  indikator suksesnya Pemerintahan.

Dalam hal Pemerintahan tentu akan sangat banyak proses yang dijalani sebagai bagian dari pelayanan itu sendiri. Dan bahwa memang regulasi yang tercipta mengakomodir hal tersebut, sehingga terbitlah beberapa aturan terkait standar operasional pelayanan  sebagai ruh dari pelayanan itu sendiri. Bagaimana kemudian menciptakan pelayanan dengan sebaik mungkin, seefektif mungkin dan se efisien mungkin. Tentu yang harus diingat adalah dengan tetap berpegangan dan tidak bertentangan dengan hukum positif yang kita anut.

Tidak dapat dipungkiri Selama ini paradigma yang berkembang pada opini masyarakat bahwasanya proses dalam mendapatkan pelayanan ( baca : birokrasi ) sangatlah panjang, berliku dan tidak jarang bagi mereka yang dominan memiliki rasa malas lebih memilih “ogah”dan alergi berurusan dengan unsur Pemerintahan dengan lebih nyaman menggunakan jasa pihak ketiga sebagai perantaranya. Menyadari hal yang sedemikian rupa dan begitu mengakar pada kontur masyarakat majemuk di Indonesia, maka kemudian muncullah kemudahan-kemudahan yang diinisiatori oleh Pemerintah itu sendiri, tentunya dengan menerbitkan beberapa aturan yang memiliki semangat efisiensi dengan “memangkas” tahapan-tahapan birokrasi yang dinilai mubazir dan menyulitkan masyarakat. Bahwa dengan demikian, pun kedepannya tidak akan menutup kemungkinan suatu saat nanti dengan adanya perkembangan zaman dan tekhnologi maka seluruh pelayanan Pemerintahan akan bersifat nirkabel dan para Aparatur akan bertindak sebagai back up dan pelayan masyarakat di balik layar sehingga akan meminimalisir terjadinya tatap muka secara langsung yang sekiranya akan berpotensi besar memicu terjadinya penyimpangan dari pelayanan masyarakat itu sendiri.

Salah satu regulasi nyata yang terdampak dari munculnya efisiensi birokrasi yaitu dengan terbitnya aturan terkait pelimpahan kewenangan Kepala Daerah kepada Pejabat yang ada dibawahnya. Dimana hal ini kemungkinan besar dimaksudkan sebagai langkah percepatan terhadap suatu urusan/hal tertentu yang dianggap cukup strategis dalam hal pemaksimalan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat bahwa mobilitas dan kegiatan dari Kepala Daerah yang begitu padat, sehingga terhadap penandatanganan suatu dokumen dianggap oleh para pembuat regulasi dapat diwakilkan dan dilimpahkan . Tentunya terhadap pelimpahann tersebut akan berdampak signifikan terhadap akibat yang ditimbulkan, salah satunya dilihat dari bentuk pertanggungjawaban tergantung dari jenis pelimpahan wewenang yang diberikan.

Adapun pengertian Wewenang (authority) secara umum adalahhakuntukmelakukansesuatuataumemerintah orang lain untukmelakukanatautidakmelakukansesuatu agar tercapaitujuantertentu. Wewenangdisini merupakansyaraf yang berfungsisebagaipenggerak(motor) daripadakegiatan-kegiatan yang ada di Pemerintahan. Wewenang yang bersifat informal, untuk mendapatkan kerjasama yang baik antara Pimpinandengan bawahan. Disamping itu wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan yang ada dalam organisasi. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai.

          Kewenangan sendiri dapat diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan cara atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.Atribusi dapat diartikan sebagaiwewenang yang melekat pada suatu jabatan.Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang.Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan. Sementara itu Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang lebih dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dansebagai wujud pengimplementasian birokrasi yang efektif dan efisienserta dapat diperoleh dengan caraDelegasi dan Mandat. Dimana pelimpahan wewenang secara delegasidiberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang. Sementara pelimpahan wewenang dengan Mandat pada Umumnya diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan. Dimana salah satunya pelimpahan wewenang yang dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahanny asemisal padawewenang penandatanganan.

          Atas dasar efisiensi dan efektivitas ini kemudian diterbitkanlah seperangkat aturan terkait dengan pelimpahan kewenangan yang ditunjang dengan semangat untuk menjadikan Pemerintahan lebih baik sehingga masyarakat menjadi semakin mudah dan nyaman ketika bersentuhan dengan birokrasi, semoga !

Sale !!!! Diskon Up to 99 % !!! Beli 2 dapat 3 !!!! dan masih banyak lagi kata-kata yang terpampang pada Mall dan pusat perbelanjaan modern yang akhir-akhir ini makin menjamur di Kalimantan Selatan. Jargon yang memang lazim dimunculkan oleh pengelola pada even-even tertentu terlebih pada saat sekarang mendekati end of sessiondengan dalih menghabiskan stock yang ada. Efektif memang, terbukti dari sangat signifikannya jumlah pengunjung yang membludak pada kondisi-kondisi yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan rate penjualan yang begitu besar membuat even-even semacam ini selalu dilakukan berulang-ulang dan tidak jarang hal yang hampir tidak masuk akal mereka lakukan. Kenapa tidak masuk akal? Karena diskon yang ditawarkan begitu fantastis, cukup membuat hati ibu-ibu dan para shoping holic meleleh dibuatnya. Bagaimana tidak ? diskon yang kalau di hitung persentasinya maka si penjual dapat dikatakan tidak akan mendapat keuntungan. Lalu dimana pada saat itu prinsip ekonomi yang mereka perjuangkan untuk mendapat keuntungan dipertahankan? Semisal si Penjual dengan modal Rp.100.000 ingin menjual kembali produknya seharga Rp.120.000 . Dengan harga yang ditawarkan tanpa diskon tersebut akan sangat wajar bagi penjual untuk meraih keuntungan dari barang yang dijualnya, nah akan tetapi apabila di tambah dengan bumbu-bumbu diskon misalnya maka harga penjualan akan kurang dari modal a.k.a rugi alias gak balik modal. Mungkin gak tuh ????

Kalau berbicara kemungkinan jawabannya ya pasti mungkin-mungkin saja, dalam rangka bersedekah atau kebaikan hati karena lagi anniversary toko misalnya ketika memberi diskon,sesekali sih tidak akan membut rugi. Tetapi kalau kemudian sale itu dilakukan sepanjang musim misalnya? pernahkah anda melihat suatu barang yang ketika diskon harganya sama atau tidak lebih murah dari harga di waktu normal ? atau bahkan ketika kita melakukan cek dan ricek di toko sebelah misalnya harga yang ditawarkan normal jauh lebih murah ketimbang harga yang ditawarkan toko lainnya meskipun sudah memakai embel-embel “crazy sale “????

Waspada ! ini kemudian kata yang harus kita ingat ketika melihat fenomena ini. Masih ada kah zaman sekarang orang yang berjualan dengan tujuan untuk menanggung rugi ? Hampir dipastikan tidak ada... lalu bagaimana penjual mendapatkan keuntungan dari sale yang ditawarkan kepada konsumen ??? apakah ini bagian dari strategi marketing dalam memasarkan produk jualannya saja ataukah ini memang murni bagian dari charity untuk memanjakan konsumen pada periode tertentu sebagai wujud feedback harmonis antara penjual dan pembeli ?

Terhadap pemberlakuan diskon ini mari kita cermati bersama bahwa terhadap konsumen telah terbit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai wujud kepedulian dan proteksi terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Bahwa pada Pasal 11 huruf f  pada Undang-Undang dimaksud menyatakan bahwa “Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen denganmenaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral “. Pasal ini menjadi penting bagi kita kenapa? Karena kalau ternyata pemotongan harga yang dilakukan oleh penjual telah melewati proses penaikan harga dari batas yang wajar terlebih dahulu yang apabila kemudian meski sudah ditambah dengan potongan diskon maka sudah termasuk harga yang telah ditambah dengan keuntungan tidak wajar dan kemudian itu merupakan strategi marketing belaka demi mendapatkan konsumen dan keuntungan berlipat ganda dengan memanfaatkan situasi maka dalam hal ini konsumen dapat dianggap dirugikan dan apabila ini benar terjadi maka jelas telah melanggar ketentuan dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bahwa terhadap pelanggaran Pasal 11 ini ancaman yang diberikan pun tidak main-main sebagaimana kemudian dibunyikan pada Pasal 62 yang menyatakan bahwa Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf fdipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyakRp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

          Bahwa tipologi dan karakteristik masyarakat kita yang rentan dengan godaan diskon sekali lagi sangat membuka peluang bagi mereka dalam berusaha dan berupaya untuk memuluskan strategi marketing. Bukan bermaksud untuk kemudian mengeneralisir dan mengharamkan strategi marketing, akan tetapi bahwasanya terhadap strategi marketing yang berlindung dari upaya muslihat (penaikan harga sebelum diskon diberlakukan) adalah dapat dikategorikan sebagai upaya kejahatan terhadap konsumen. Keuntungan dalam berdagang memang menjadi tujuan utama, tapi upaya yang santun dan mulia justru menjadikannya jauh lebih bermakna.

Resistensi? Ingat  resistor (penahan),Jadi resistensi kira-kira artinya adalah "daya tolak", perlawanan, antibody. Resistensi dalam masyarakat adalah adanya "perlawanan" (baik diam-diam atau terang-terangan) terhadap suatu kebijakan yang diterbitkan suatu pihak.Resistensi yang dimaksud adalah sebagai perlawanan masyarakat terhadap peredaran narkoba dan juga obat obatan keras/obat daftar G yang marak dikalangan masyarakat  khususnya remaja dan anak-anak.Perlawanan terhadap narkoba secaraterang terangan bisa dilakukan melalui penyuluhan ,kampanye tentang bahaya penggunaan narkoba melalui lembaga/kelompok masyarakat anti narkoba, sedangkan perlawanan secara diam diam kita bisa ikut membantu mengawasi melaporkan setiap aktifitas yang berhubungan dengan narkoba dilingkungan sekitar kita.

Obat Keras atau obat daftar G menurut bahasa Belanda “G” singkatan dari “Gevaarlijk” artinya berbahaya maksudnya obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter.

Maraknya penyalahgunaan obat obatan daftar G yang sekarang sudah merambah kalangan remaja dan anak-anak ,membuat khawatir para orang tua . Pasalnya obat obatan daftar G ini peredaraannya masih ada ijinnya ,sehingga upaya dalam menghentikan penyalahgunaannya belum maksimal.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan PrekursorFarmasi (“Permenkes  3/2015”).Psikotropika adalah suatu zat atau obat, Baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilakunya. Prekursor Farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong  untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produkantara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung ephedrine, pseudoephedrine, norephedrine/phenylpropanolamine, ergotamin, ergometrine, atau Potasium Permanganat.

Obat obatan keras yang sebenarnya diperuntukan keperluan medis disalahgunakan dengan menambahkan dosis yang  tidak dianjurkan untuk di konsumsi. Efek yang diterima dari mengkonsumsi obat obatan keras secara berlebihan bisa bermacam macam ;ada yang berhalusinasi ,marah, tertawa , menggigil juga lemas tidak ada tenaga. Pengunaan dalam dosis yang berlebihan ini dianggap dapat meningkatkan konsentrasi dan juga lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan yang dianggap memerlukan konsentrasi dan tenaga lebih

Konsumsi obat obatan keras dalam waktu terus menerus juga berefek negatif , jika dikonsumsi dalam waktu lama berakibat ketergantungan yang apabila tidak mengkonsumsi obat obatan keras tersebut pengguna merasa gelisah,tidak bersemangat , pusing akan tetapi pengaruh yang  lebih berbahaya bagi pengguna dan lingkungan sekitar akan tindak kejahatan. kasus kasus tindak kejahatan karena pengaruh obat obatan sudah sering terjadi dimasyarakat.

Peredaran obat obatan daftar G ini di masyarakat dianggap sudah biasa,obat obatan tersebut biarpun dibatasi peredarannya sebenarnya mudah didapatkan bagi penggunanya. Biasanya sudah ada yang kenal dengan Bandar Bandar pemasok yang biasa menjual obat obatan tersebut melalui kurir.

Pasal 82 ayat (1) huruf d JunctoPasal 63 ayat (1) UndangUndang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan menyebutkan: Barangsiapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyakRp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah)

Masuknya obat obatan tersebut melalui ekspedisi, sudah sering diberitakan dimedia cetak maupun televisi penangkapan satu kapal ekspedisi membawaobat obatan daftar G masuk tanpa ada alamat jelas, dari siapa dan kemana barang tersebut dikirim. Barang kiriman dalam jumlah besar tersebut tidak mungkin tidak ada pemiliknya, kemungkinan besar sudah ada kurir yang menunggu kiriman tersebut ,tetapi karena sudah ketahuan aparat  yang terkait barang tersebut langsung disita untuk selanjutnya dimusnahkan

Kadang masyakat enggan melaporkan bandar pengedar obat obatan daftar G ini kepada aparat karena takut terhadap keamanan pihak yang melaporkan. Hal ini yang menjadi salah satu alasan kenapa peredarannya dianggap dan sudah biasa di lingkungan masyarakat awam .

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan obat obatan daftar G dalam dosis besar perlu adanya perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah yang bekerjasama dengan badan badan terkait untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat awam akanbahaya pemakaian obat obatan daftar G tersebut dalam dosis besar serta jangka waktu yang  panjang.

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan obat obatan daftar G terutama oleh pelajar atau anak di bawah umur masih sulit. hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 7 tahun 2014 tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat sudah diatur dalam Pasal 45 ayat (4)“setiap orang dilarang menggunakan dan /atau mengkonsumsi narkotika dan obat obatan psikotropika atau bahan adiktif berbahaya lainnya kecuali atas ijin/rekomendasi dari dokter”. Juga dalamPasal 46 huruf a “membuat, meracik, menyimpan, dan/atau menjual narkoba, obat tidakresmi (illegal), obat palsu, atau obat kadaluarsa”

Kenyataannya penyalahgunaan obat obatan keras semakin meningkat dikalangan anak-anak dan remaja,mudahnya mendapatkan obat obatan keras menjadi bukti belum optimalnya penegakan perda yang dimaksud dan penjatuhan sanksinya bagi penjual dan pengedarnya.

Diharapkan akan ada pengawasan peredaran, penjualan, penggunaan obat obatan daftar G sanksi yang membuat jera bagi produsen, distributor, konsumen, dan tenaga medis yang menyalahgunakan demi kepentingan diri sendiri. Disinilah peran serta pemerintah bekerjasama dengan BNN,kepolisian,dan aparat yang terkait untuk mengawasi dan mensosialisasikan tentang bahaya penggunaan dan sanksi bagi pembuat, penjual, dan pengguna obat obatan daftar G tanpa resep atau rekomendasi dari dokter.

Halaman 1 dari 2
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com