DIALOG HUKUM BERSAMA STAF KHUSUS GUBERNUR BIDANG HUKUM

Narasumber DR.H.SYAIFUDIN, SH, MH Narasumber DR.H.SYAIFUDIN, SH, MH

Semangat penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel menjadikan semangat pula bagi pihak Yudikatif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh pihak Eksekutif dan Legislatif.

Dari pengawasan tersebut, tidak jarang diakhiri dengan proses penyelidikan, penyidikan dan bahkan tuntutan pidana. Hal ini dengan dijadikannya banyak temuan administratif ke ranah hukum pidana. Kondisi ini tentu membuat aparatur pemerintah menjadi “tidak nyaman” dalam melaksanakan tugas.

Untuk itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui Bagian Hukum dan Perundang – undangan menyelenggarakan kegiatan Dialog Hukum dengan tema “ LANGKAH STRATEGIS APARATUR DALAM MENGHADAPI KASUS HUKUM DAN PELUANG PASAL 20 UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM PENYELESAIAN TEMUAN ADMINISTRASI”.

Kegiatan Dialog hukum tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 30 Agustus 2016 yang dihadiri oleh Kepala SKPD (perwakilan dari SKPD) se-Kabupaten Tanah Laut dan tanggal 31 Agustus 2016 yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa/ Pejabat Desa se-Kabupaten Tanah Laut dengan diawali sambutan oleh Wakil Bupati Tanah Laut H. SUKAMTA dan bertindak sebagai Narasumber DR.H.SYAIFUDIN, SH, MH (Staf Khusus Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Hukum).

Sebagaimana disampaikan oleh Narasumber DR.H.SYAIFUDIN, SH,MH bahwa area abu –abu yang membuat takut Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan proyek pembangunan yang diperjelas dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan sesuai instruksi PRESIDEN JOKOWI pada pengarahan kepada Kepala Kepolisian Dearah dan Kejaksaan Tinggi di Istana Negara di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2016. Beberapa instruksi Presiden tersebut adalah :

  1. Mengenai kebijakan diskresi atau keputusan yang diambil pejabat pemerintah, Presiden melarang para penegak hukum untuk memperkarakan secara pidana kebijakan diskresi tersebut.
  2. Segala tindakan administrasi pemerintah juga tidak boleh dipidanakan (bisa membedakan mana tindakan mencuri dan mana tindakan administrasi, mana yang sifatnya pengembalikan dan mana yang tidak).
  3. Mengenai temuan kerugian Negara yang dinyatakan dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , lembaga pemerintah yang terlibat harus diberikan waktu selama 60 (enam puluh) hari untuk menjawab dan mengklarifikasi hasil temuan tersebut.
  4. Bahwa setiap data mengenai kerugian Negara harus konkret dan tidak boleh mengada-ada.
  5. Para penegak hukum tidak boleh mengekspos segala kasus yang sedang ditanganinya kepada media masa sebelum ada penuntutan.

Kegiatan berlangsung sesuai dengan harapan, dimana mendapat feedback dari peserta dengan meminta agar ada pendampingan oleh Bagian Hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan dalam kasus pidana, serta melakukan breakdown atas kontrak-kontrak antara SKPD dan Desa dengan Pihak Kedua. (Alfirial SH,MH / Iba Nurkasihani).

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com