PENYULUHAN HUKUM TENTANG MANAGEMEN KONFLIK DI EMPAT KECAMATAN DI KABUPATEN TANAH LAUT

Penyuluhan Hukum di Kecamatan Kintap. Dari kiri ke kanan Ibu Alfirial SH, MH (Kasubbag Dokumentasi & Informasi Hukum), A.Ratomi SH, MH (Moderator dari Fakultas Hukum UNLAM), Dr.Nirmala Sari SH, M.Hum (Dosen Fakultas Hukum UNLAM), Dahnial Kifli, MAP (Staf Ahli Bidang Pemerintahan), Masturi SSTP (Camat Kintap) Penyuluhan Hukum di Kecamatan Kintap. Dari kiri ke kanan Ibu Alfirial SH, MH (Kasubbag Dokumentasi & Informasi Hukum), A.Ratomi SH, MH (Moderator dari Fakultas Hukum UNLAM), Dr.Nirmala Sari SH, M.Hum (Dosen Fakultas Hukum UNLAM), Dahnial Kifli, MAP (Staf Ahli Bidang Pemerintahan), Masturi SSTP (Camat Kintap)

Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Tanah Laut Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum di Tahun Anggaran 2015 kembali menyelenggarakan kegiatan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan tema yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang mengusung permasalahan pertanahan. Tema yang dipilih sebagai “ruh” dari penyuluhan hukum tahun ini adalah “Managemen Konflik Bagi Aparatur Desa”.

Managemen Konflik Bagi Aparatur Desa diselenggarakan maraton di empat kecamatan yaitu : Kecamatan Kintap yang diadakan pada tanggal 11 Agustus 2015, Kecamatan Jorong yang diadakan pada tanggal 12 Agustus 2015, Kecamatan Takisung yang diadakan pada tangal 13 Agustus 2015 dan yang terakhir adalah Kecamatan Bati Bati diadakan pada tanggal 24 Agustus 2015.

 

Penyuluhan Hukum tentang Managemen Konflik Bagi Aparatur Desa ini menghadirkan dua narasumber yang berbeda latar belakang keilmuan,yaitu narasumber dengan latar belakang ilmu pemerintahan yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Drs. Dahnial Kifli, M.AP dan Tim dari Fakultas Hukum Bidang Hukum Pidana Universitas Lambung Mangkurat.

Hari pertama pelaksanaan penyuluhan hukum tentang Managemen Konflik Bagi Aparatur Desa diadakan di Kantor Kecamatan Kintap, dihadiri oleh seluruh Kepala Desa dan perangkat desa di Kecamatan Kintap. Narasumber dari Fakultas Hukum Bidang Hukum Pidana Universitas Lambung Mangkurat diwakili oleh  Bidang Pidana  Dr.Nirmala Sari,SH,M.Hum  dan A.Ratomi, SH, MH selaku moderator penyuluhan. Pada hari kedua bertempat di Kecamatan Jorong, Tim dari Akademisi diwakili oleh Dr. H. Ahmad Syaufi, SH,MH dan Daddy Fahmanadie, SH, LLM sebagai moderator dan pada hari ketiga di Kecamatan Takisung, narasumber akademisi diwakili oleh mantan Dekan Fakultas Hukum UNLAM Helmi, SH, M.Hum dan Rudy Indrawan, SH,MH selaku moderator. Dan untuk pelaksanaan penyuluhan hukum terakhir akan dilaksanakan di Kecamatan Bati-Bati dengan narasumber akademisi diwakili oleh Dr.F.A.Abby, SH, MH.

Antusiasme peserta pada pelaksanaan penyuluhan hukum kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena materi yang diberikan berisikan paparan strategi bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa mengelola konflik ataupun gesekan-gesekan yang terjadi dan memiliki potensi konflik tidak berkembang keranah hukum. Mengingat saat ini Desa sedang dipersiapkan untuk  realisasi Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana alokasi dana desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota  dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, rencana aktualisasinya dengan program Pemerintah populis yaitu satu desa satu milyar, yang tentu tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah-masalah baru.

Dengan pelaksanaan penyuluhan ini diharapkan Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi tanggap terhadap peristiwa-peristiwa yang memiliki potensi konflik, dan dilakukan penyelesaian lebih dini dengan pendekatan-pendekatan humanis dan taktis agar tidak terbawa sampai ke ranah pidana.(a)

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com