Administrator

Administrator

Sehubungan dengan layanan Registrasi/legalisasi sporadik di Kelurahan/Desa yang terindikasi adanya pungutan yang tidak mempunyai dasar hukum dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, serta dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor: 1756/15.1/IV/2016 tanggal 14 April 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut mengelar Rapat Koordinasi perihal Layanan Registrasi/Legalisasi Sporadik di Kelurahan/Desa dan Pungutan Liar yang dihadiri oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa se Kabupaten Tanah Laut yang bertempat di Gedung Sarantang Saruntung Komplek Perkantoran Jl.H.Boejasin Pelaihari pada hari Kamis (3/8/2017).

Rapat koordinasi dibuka oleh Bpk. Safarin, S.IP, M.Si, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM yang mewakili Bupati dan diisi oleh paparan materi dari BPN Tanah Laut, Polres Tanah Laut, dan dari Tim Saber Pungli Kabupaten Tanah Laut, dengan Moderator Alfirial, SH, MH Kabag Hukum Setda Tanah Laut. Dalam paparannya narasumber menekankan bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dan Surat Edarannya yang mulai berlaku pada tahun 2016 maka kepada Lurah/Kepala Desa tidak berwenang lagi menandatangani Registrasi/Legalisasi Sporadik, sehingga dengan adanya rapat koordinasi ini maka diharapkan kepada seluruh lurah/kepala desa dapat mengetahui dan melaksanakannya untuk menghindari adanya suatu tindakan yang dapat membuat lurah/kepala desa terjerat dalam suatu tindakan yang dibuat tanpa dasar hukum dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar.

Lebih lanjut ditekankan bahwa suatu tindakan yang dibuat tanpa ada dasar hukum atau aturannya, serta melebihi dari ketentuan yang telah ditentukan dapat dikategorikan sebagai suatu pungutan liar (pungli). Selain itu suatu pungutan yang dipungut diluar Pajak dan Retribusi juga dapat dikategorikan sebagai tindakan Pungli. Sehubungan dengan itu ditekankan agar para peserta rapat koordinasi khususnya lurah/kepala desa agar dapat selalu bertindak berdasarkan aturan serta memahami tugas dan kewenangannya agar tidak bertindak diluar kewenangannya yang dapat berakibat hukum dikemudian hari. (fn)

Dalam rangka koordinasi sekaligus meningkatkan wawasan para pengelola JDIH di Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 yang lalu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, yang diikuti oleh perserta dari Bagian Hukum Kabupaten/Kota dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan yang bertempat di Ruang Rapat Aberani Sulaiman lantai 3 Kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

Ketika membuka rapat koordinasi disampaikan dalam sambutan tertulis Gubernur Kalimantan Selatan yang dibacakan Bpk. Gusti Yanuar Noor Rifai, Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dikatakan gubernur menyambut baik diselenggarakannya rapat koordinasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) ini, dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan optimalisasi pelayanan kepada publik terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum disetiap daerah dan sekaligus mengevaluasi sejauhmana fungsi JDIH dapat direalisasikan sehingga bermanfaat bagi anggota JDIH dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Dalam rapat koordinasi ini diisi oleh dua narasumber yakni dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang menyampaikan materi mengenai Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, serta Punia Dewi, S.E, AK, M.KOM yang memberikan materi mengenai Pemanfaatan JDIH dengan memanfaatkan teknologi komputer. Dalam paparannya narasumber dari BPHN menyampaikan mengenai Kebijakan Nasional Pengelolaan Dokumen Hukum yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, dimana pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional & layanan publik dan menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumen Hukum yg terintegrasi, serta menjamin ketersediaan dokumen hukum yang lengkap, akurat, dan dapat diakses dengan cepat.

Selanjutnya ditambahkan pula oleh Punia Dewi, S.E, AK, M.KOM mengenai manfaat JDIH dengan teknologi informasi dan komunikasi yakni untuk memudahkan dalam manajemen dokumen hukum baik dalam penyimpanan dan pengelolaan, memudahkan dalam pencarian dokumen, meningkatkan komunikasi dengan publik mau pun pengelola JDIH dalam wujud keterbukaan informasi, serta sebagai pusat rujukan yang bersifat online.

Dalam Rapat koordinasi juga diisi dengan tanya jawab dari perserta mengenai permasalahan dalam pengelolaan JDIH selama ini di masing-masing Kabupaten/Kota guna dapat dicarikan solusinya untuk kemajuan dan pengembangan kearah yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. (fn)

Semangat penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel menjadikan semangat pula bagi pihak Yudikatif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh pihak Eksekutif dan Legislatif.

Dari pengawasan tersebut, tidak jarang diakhiri dengan proses penyelidikan, penyidikan dan bahkan tuntutan pidana. Hal ini dengan dijadikannya banyak temuan administratif ke ranah hukum pidana. Kondisi ini tentu membuat aparatur pemerintah menjadi “tidak nyaman” dalam melaksanakan tugas.

Untuk itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui Bagian Hukum dan Perundang – undangan menyelenggarakan kegiatan Dialog Hukum dengan tema “ LANGKAH STRATEGIS APARATUR DALAM MENGHADAPI KASUS HUKUM DAN PELUANG PASAL 20 UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM PENYELESAIAN TEMUAN ADMINISTRASI”.

Kegiatan Dialog hukum tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 30 Agustus 2016 yang dihadiri oleh Kepala SKPD (perwakilan dari SKPD) se-Kabupaten Tanah Laut dan tanggal 31 Agustus 2016 yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa/ Pejabat Desa se-Kabupaten Tanah Laut dengan diawali sambutan oleh Wakil Bupati Tanah Laut H. SUKAMTA dan bertindak sebagai Narasumber DR.H.SYAIFUDIN, SH, MH (Staf Khusus Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Hukum).

Sebagaimana disampaikan oleh Narasumber DR.H.SYAIFUDIN, SH,MH bahwa area abu –abu yang membuat takut Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan proyek pembangunan yang diperjelas dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan sesuai instruksi PRESIDEN JOKOWI pada pengarahan kepada Kepala Kepolisian Dearah dan Kejaksaan Tinggi di Istana Negara di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2016. Beberapa instruksi Presiden tersebut adalah :

  1. Mengenai kebijakan diskresi atau keputusan yang diambil pejabat pemerintah, Presiden melarang para penegak hukum untuk memperkarakan secara pidana kebijakan diskresi tersebut.
  2. Segala tindakan administrasi pemerintah juga tidak boleh dipidanakan (bisa membedakan mana tindakan mencuri dan mana tindakan administrasi, mana yang sifatnya pengembalikan dan mana yang tidak).
  3. Mengenai temuan kerugian Negara yang dinyatakan dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , lembaga pemerintah yang terlibat harus diberikan waktu selama 60 (enam puluh) hari untuk menjawab dan mengklarifikasi hasil temuan tersebut.
  4. Bahwa setiap data mengenai kerugian Negara harus konkret dan tidak boleh mengada-ada.
  5. Para penegak hukum tidak boleh mengekspos segala kasus yang sedang ditanganinya kepada media masa sebelum ada penuntutan.

Kegiatan berlangsung sesuai dengan harapan, dimana mendapat feedback dari peserta dengan meminta agar ada pendampingan oleh Bagian Hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan dalam kasus pidana, serta melakukan breakdown atas kontrak-kontrak antara SKPD dan Desa dengan Pihak Kedua. (Alfirial SH,MH / Iba Nurkasihani).

Lambang tanah lautBerbicara Lambang Tanah Laut, dibenak kita langsung terbayang gambar belanga berbintang lima persegi, yang didalamnya terdapat gambar setangkai padi dan seikat purun serta perahu layar yang mengarungi lautan dan terbingkai didalam perisai. Tetapi mungkin masih banyak diantara kita yang tidak tahu persis, tahun berapa dan dizaman kepemimpinan bupati siapa lambang ini resmi ditetapkan sebagai lambang daerah.

Lambang Daerah Kabupaten Tanah Laut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Tanah Laut Nomor 8 Tahun 1967 pada tanggal 28 Maret 1967 dizaman Bupati A. Sjahrir dan Ketua DPRD Mahjoe Arif yang diundangkan didalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 1968.

Peraturan Daerah ini disebut sebagai Peraturan Lambang Daerah Kabupaten Tanah Laut, yang didalamnya memuat arti lambang, bentuk lambang, makna lambang, isian bagian lambang yang terdiri dari Belanga sampai dengan pemakaian lambang.

Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Tanah Laut Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum di Tahun Anggaran 2015 kembali menyelenggarakan kegiatan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan tema yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang mengusung permasalahan pertanahan. Tema yang dipilih sebagai “ruh” dari penyuluhan hukum tahun ini adalah “Managemen Konflik Bagi Aparatur Desa”.

Managemen Konflik Bagi Aparatur Desa diselenggarakan maraton di empat kecamatan yaitu : Kecamatan Kintap yang diadakan pada tanggal 11 Agustus 2015, Kecamatan Jorong yang diadakan pada tanggal 12 Agustus 2015, Kecamatan Takisung yang diadakan pada tangal 13 Agustus 2015 dan yang terakhir adalah Kecamatan Bati Bati diadakan pada tanggal 24 Agustus 2015.

 

amin jdih kalselBanjarbaru - Guna meningkatkan koordinasi serta wawasan sesama anggota pengelola dokumentasi hukum di Kalimantan Selatan, Biro Hukum Setda Prov Kalsel menggelar Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dibuka secara resmi oleh bertempat di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Selasa (14/4).

Rakor yang dihadiri lebih kurang 40 peserta ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Siswansyah, SH dengan menghadirkan tiga narasumber yakni Kepala Biro Setda Prov Kalsel Hj. Awi Suwandari, Kasubdit Sistem dan Jaringan Elektronik Pusdokjarinfokumnas BPHN RM. Aminulloh.S.Kom., Msi dan Sri Handayani , ST

Dalam sambutan tertulis Gubernur Kalimantan Selatan yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Siswansyah, SH, semua menyadari pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) akan penguasaan teknologi informasi terutama yang berkaitan dengan produk hukum daerah.

Efektivitas UU Administrasi Pemerintahan belum bisa diukur apakah UU ini mendukung atau melemahkan pemberantasan korupsi.

lt5515004b76dba

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan lahir sebagai trigger (pemicu) dalam upaya penegakan hukum administrasi sekaligus memberantas tindak pidana korupsi yang hingga saat ini marak dalam birokrasi pemerintahan. Sebab, pada dasarnya rezim hukum administrasi dan hukum pidana (korupsi) memiliki peran yang sama dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pemaparan itu disampaikan oleh Guru Besar Hukum Administrasi Unhas Prof Guntur Hamzah dalam Seminar Nasional dengan topik “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Menguatkan atau Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi”. Seminar ini diselenggarakan dalam rangka merayakan HUT IKAHI ke-62 yang dihadiri semua pengurus daerah dan cabang IKAHI seluruh Indonesia dan jajaran pejabat dan pimpinan MA.

lt5523a87b2f80aDPR telah memasukkan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2015. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pun angkat bicara mengenai rencana revisi UU ini.

Komisioner KPPU Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan, setidaknya terdapat lima substansi yang bisa dimasukkan ke dalam RUU. Kelima substansi ini dipercaya dapat memperkuat kewenangan KPPU selaku lembaga yang mengawasi persaingan usaha di Indonesia.
“Kalau lima fokus ini bisa dilakukan, akan buat KPPU lebih bergigi,” kata Syarkawi dalam sebuah diskusi di Komplek Parlemen di Jakarta, Selasa (7/4).

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com