Produk Hukum

  1. Home
  2. Produk Hukum
  3. Detail
  4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2021 Te...

PRODUK HUKUM PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN MELALUI APLIKASI SI PERI TERCANTIK (SISTEM PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TERINTEGRASI CEPAT DAN SIMPATIK) PADA DPMPTSP KAB TALA

Nomor 64
Tahun 2021
Status Berlaku
Tgl. Ditetapkan 19 Jul 2021
Kategori Peraturan Bupati
Jenis Peraturan Bupati
Instansi Pemrakarsa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Di Lihat 40 x
Di Unduh 20 x
File Lampiran Download 139.23 KB

Produk Hukum Lainnya

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 67 Tahun 2021 tentang Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;


Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 269 Tahun 2020 tentang Ketentuan Besaran Penghasilan Pimpinan, Anggota, dan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021


Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 150 Tahun 2020 tentang Disiplin dan Sanksi Administratif Aparatur Pemerintah Desa


Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 140 Tahun 2020 Tentang Hak dan Kewajiban Aparatur Pemerintah Desa


Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2021 tentang Aplikasi Sistem Informasi (UBOLT) dan Aplikasi Sistem Informasi Geo Perhub (SIGAP) Inovasi Pelayanan pada Dishub Kab Tala


Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 77 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021


Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 76 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Secara Elektronik


Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2021 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat


Jenis Produk Hukum