Mengenal lebih dekat tentang Outsourcing

By fahrian 03 Jan 2019, 08:58:51 WIB Hukum

OLEH : Ibnul Qoyim, SH

Pernahkan anda mendengar istilah outsourcing?  Saya rasa bagi mereka yang sehari-harinya berkecimpung di dunia ketenagakerjaan baik itu dari Pemerintahan maupun sektor swasta yang dalam hal ini diwakili oleh Human Research Development (HRD) pasti sudah tidak asing dengan istilah tersebut. Hanya saja seringkali diantara kita alfa dalam memahami istilah dan penggunaanya. Maka dalam kesempatan ini saya akan coba mengulas kembali hal tesebut sesuai dengan regulasi yang memayunginya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain diluar dari pro dan kontra terhadap penggunaan tenaga outsourcing ini sendiri.

Definisi outsourcing

Dalam regulasi Ketenagakerjaan istilah outsourcing memang tidak secara gamblang disebutkan, akan tetapi dirangkum dari berbagai sumber bahwasanya  outsourcing merupakan suatu system penyediaan jasa pekerja yang dilakukan oleh Perusahaan tertentu yang memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kesepakatan antara Perusahaan Pemberi Pekerjaan dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh (PPJP) yang oleh Pemerintah secara spesifik diakomodir dalam ketentuan  Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pekerjaan kepada Perusahaan Lain

Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh (PPJP) merupakan salah satu dari dua metode yang dipergunakan dalam hal penyerahan sebagian pekerjaan kepada Perusahaan lain. Adapun metode lainnya adalah dengan menggunakan system pemborongan pekerjaan dimana secara pelaksanaan dan peruntukan kedua system ini berbeda, beberapa hal diantaranya yaitu :

  1. Didalam Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh (PPJP)  prosesnya terdiri dari 2 fase yaitu pendaftaran perjanjian kerjasama antara Perusahaan Penyedia Jasa dengan Perusahaan Penerima Pekerjaan dan pencatatan kontrak kerja apabila karyawan yang dipekerjakan berstatus kontrak. Sementara dalam hal pemborongan pekerjaan prosesnya lebih banyak terdiri dari 3 (tiga) fase yaitu pelaporan jenis pekerjaan penunjang, pendaftaran perjanjian kerjasama antara perusahaan pemberi dan penerima pekerjaan dan terkahir adalah pencatatan kontrak kerja bagi karyawan yang berstatus sebagai karyawan kontrak.
  2. Pada Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh (PPJP)  tidak dikenal istilah pekerjaan penunjang yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha terkait sebagaimana di dalam proses pemborongan pekerjaan. Karena jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan metode Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh (PPJP)   sudah ditentukan oleh regulasi Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain yaitu  usaha pelayanan kebersihan  (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi Pekerja/Buruh (catering), usaha tenaga pengaman (security), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan dan usaha penyediaan angkutan  bagi pekerja/buruh.
  3. Sebagai prasyarat jalannya usaha Penyediaan Jasa Pekerja/PPJP diperlukan izin operasional yang diterbitkan oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan ditingkat provinsi sementara untuk metode pemborongan untuk perusahaan pemberi pekerjaan tidak diperlukan adanya syarat khusus seperti izin operasional.
  4. Disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pekerjaan kepada Perusahaan Lain bahwasanya yang dapat melakukan penyerahan sebagian pekerjaan dengan menggunakan metode Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh (PPJP)  adalah  hanya yang berbadan hukum dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT), namun dalam metode pemborongan yang diperkenankan untuk menyelenggarakannya diperkenankan bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi.
  5. Dari sanksi yang ditimbulkan apabila salah satu proses dalam tahapan metode Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh (PPJP)  yaitu pencatatan kontrak kerja tidak dilakukan maka izin operasionalnya atas rekomendasi dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat Kabupaten dapat dicabut, sementara apabila tahapan dalam pemborongan pekerjaan tidak dilakukan dengan benar yaitu pelaksanaan pekerjaan tanpa pendaftaran perjanjian kerjasama maka sanksi yang ditimbulkan adalah beralihnya status karyawan dari kepemilikan perusahaan penerima pekerjaan menjadi kepemilikan perusahaan pemberi pekerjaan.

Terlepas dari perbedaan perbedaan  yang telah  diuraikan diatas, pada dasarnya pelimpahan sebagian pekerjaan dapat dilakukan kepada Perusahaan lain dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dipersilahakan dengan menggunakan metode yang manapun sejauh ada kesesuaian dengan peruntuan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Yang menarik dari apa yang telah diuraikan diatas bahwasanya terlihat  untuk jenis pelimpahan pekerjaan baik itu dengan menggunakan metode Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh (PPJP) maupun dengan metode pemborongan, keduanya  dapat dilakukan pekerja dengan status tetap maupun dengan status kontrak. Bagaimana bisa ? Sementara harusnya ada kejelasan dan bukankah selama ini tenaga outsourcing itu hanya tenaga kontrak ?

Statement diatas tentu tidak sepenuhnya benar, juga tidak sepenuhnya salah akan tetapi kalau kita berbicara lebih lanjut tentang outsourcing, tentunya ada beberapa hal yang perlu untuk digaris bawahi. Bahwa tenaga outsourcing dan atau pemborongan itu tidak melulu soal tenaga kontrak. Kenapa demikian? Bahwasanya status kepemilikan ketengakerjaan mereka  adalah terhadap Perusahaan Penerima Pekerjaan (Perusahaan Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh dan Perusahaan Pemborongan Pekerjaan) dan Bukan Terhadap Perusahaan Pemberi Pekerjaan. Namun yang harus diperhatikan adalah ketika menggunakan jasa tenaga kerja dengan status kontrak maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya diperkenankan terhadap jenis pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun, pekerjaan yang bersifat musiman,atau pekerjaan yang  berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan (Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Diluar daripada yang disebutkan tersebut maka harus diperkerjakan dengan status pekerja tetap oleh Perusahaan Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh atau Perusahaan Pemborongan Pekerjaan.

Perlindungan terhadap tenaga outsourcing

Sebagai wujud proteksi dari Pemerintah terhadap maraknya pertumbuhan jumlah tenaga outsourcing di Indonesia, maka kemudian salah satunya dibentuklah regulasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pekerjaan kepada Perusahaan Lain. Dimana dalam regulasi ini Pemerintah mempersyaratkan beberapa bentuk perlindungan kepada Tenaga outsourcing yang salah satunya berupa jaminan keberlangsungan bekerja dengan tetap memperhitungkan masa kerja untuk penentuan upah apabila terjadi peralihan/pergantian perusahaan outsourcing sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dan huruf c serta Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2). Sehingga dengan adanya perlindungan dan jaminan semacam ini diharapkan tenaga outsourcing tidak lagi takut menghadapi masalah pemutusan hubungan kerja yang disebabkan karena berhentinya Perusahaan outsourcing yang menaungi mereka.

 

 




Tulis Komentar di Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar


Jejak Pendapat

Bagaimana menurut anda Informasi yang disajikan di website ini?
  Sangat Menarik
  Menarik
  Kurang Menarik
  Biasa saja

Komentar Terakhir

  • tuning

    sangat membantu saya untuk memperdalam pemahaman tentang pembagian kewenangan pemerintah,,, ...

    View Article

Video Terbaru

View All Video