Menyoal Fungsi Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan Dari Kabupaten Menjadi Kewenangan Provinsi

By fahrian 03 Jan 2019, 09:00:42 WIB Hukum

Oleh : Ibnul Qoyim, SH

                                

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam salah satu lampirannya yaitu pada huruf G tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja yang membunyikan bahwasanya penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan beralih menjadi kewenangan daerah provinsi, maka yang dahulunya kewenangan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Kabupaten kini tidak dapat lagi dilakukan. Bahwa kemudian di Kalimantan Selatan sendiri diperkuat kembali dengan terbitnya surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 566/204/Disnakertrans pada tanggal 1 Februari 2017 tentang penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Selatan. Disampaikan dalam surat tersebut bahwasanya sehubungan dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa :

 

  1. Peraturan Pelaksana yang dipersyaratkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah paling lama 2 tahun sejak regulasi tersebut diundangkan telah terbit yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di bidang ketenagakerjaan, bahwa urusan tenga kerja sub bidang pengawasan ketenagakerjaan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maka terhadap hal tersebut kembali ditegaskan bahwasanya Dinas yang membidangi ketengakerjaan di Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan tenaga kerja sub bidang pengawasan ketengakerjaan yang antara lain sebagai berikut :
  1. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan pengesahan objek K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) di Perusahaan tempat kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 dan Peraturan Pelaksanaannya;
  2. pelaksanaan pelayanan wajib lapor ketenagakerjaan berdasarkan undang-undang nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
  3. pengawasan norma ketenagakerjaan di perusahaan tempat kerja yang bersifat pembinaan maupun pemeriksaan dan atau penegakan hukum atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di perusahaan tempat kerja;

 

  1. Sarana prasarana dan dokumen terkait pengawasan ketenagakerjaan yang semula berada di Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota wajib diserahkan seluruhnya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi :
  1. sarana dan prasarana yang dimiliki dalam penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan, baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun sumber lain yang sah;
  2. dokumen penyelenggaraan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan seperti :
  1. Profil ketenagakerjaan
  2. Data perusahaan
  3. Buku register pengawasan ketenagakerjaan
  4. Wajib lapor ketenagakerjaan
  5. Rencana kerja pengawas
  6. Laporan kecelakaan kerja
  7. Nota pemeriksaan pengawasan ketenagakerjaan
  8. Penetapan pengawas ketenagakerjaan
  9. Penyelidikan tindak pidana ketenagakerjaan
  10. Dokumen pengesahan atau perizinan objek pengawasan norma
  11. Dokumen lain yang terkait pengawasan ketenagakerjaan.

 

  1. Bahwa kemudian dalam rangka kemudahan maka dibentuklah beberapa koordinator wilayah dimana Kabupaten Tanah Laut dikategorikan dalam wilayah II bersama dengan Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin.

 

Dari apa yang tertuang dalam surat tersebut yang berlaku sebagai penegasan kembali atas terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwasanya dalam perjalanannya kemudian menyisakan beberapa persoalan terkait peralihan kewenangan pengawasan yang sekarang ditangani oleh Provinsi. Beberapa diantaranya menyangkut kesiapan perangkat pengawas itu sendiri yang berdampak pada kecukupan anggaran yang tersedia. Selain itu dengan peralihan dimaksud sosialisasi dari pihak pembuat kebijakan juga dirasakan sangat kurang, terbukti dengan masih banyaknya para pelaku usaha yang berpikiran bahwa pengawasan masih menjadi kewenangan Kabupaten. Hal inilah yang kemudian menjadi beban psikologis tersendiri bagi Kabupaten, dimana bahkan untuk sekedar mengetahui jumlah perusahaan yang aktif berinvestasi dan melakukan usaha di wilayahnya sendiri harus meminta data kepada pengawas yang berkedudukan di provinsi, meskipun sejauh ini sudah ada upaya dari pembuat kebijakan berupa hak akses Kabupaten untuk memonitor data tersebut secara online namun itu dirasakan juga belum maksimal. Upaya Kabupaten di bidang ketenagakerjaan hanya dimungkinkan sejauh amanah regulasi seperti penyelesaian permohonan administrative kelengkapan perusahaan dan hal-hal yang bersifat pasif diluar kewenangan pengawasan terhadap ketenagakerjaan.

Sebagai gambaran misalnya sesuai dengan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan dalam Tajuknya yang berjudul “Kalimantan Selatan Dalam Angka” menyatakan bahwa Kalimantan Selatan yang terbagi kedalam 13 wilayah Kabupaten/Kota mempunyai jumlah sebesar 59.592 perusahaan industry dengan total jumlah pekerjanya mencapai 126.344 orang dimana Balai (UPT) yang terbentuk berjumlah 4 buah dan petugas pengawas hanya sejumlah 12 orang (data dari kumparan.com berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT Wasnakerda Kalimantan Selatan, Sdr. Khiaril Anwar). Dengan keadaan yang demikian tersebut menjadikan satu titik lemah bagi fungsi pengawasan untuk dapat berjalan on the track. Permasalahan lapangan yang terjadi di wilayah Kabupaten dengan sebaran titik usaha yang begitu banyak kemudian “hanya dapat” diselesaikan finalisasinya  oleh pengawasan yang berkedudukan di Provinsi dengan jumlah yang terbatas, bukankah ini menambah jalan penyelesaian menjadi semakin panjang? Yang dulunya hanya cukup diselesaikan di tingkat Kabupaten, karena regulasi pelimpahan kewenangan pengawasan dengan alasan sentralisasi maka kemudian Provinsi lah yang kemudian berwenang melalui balai-balainya.

Terlepas dari hal tersebut bahwasanya apakah kemudian Pemerintah tetap mempertahankan desentralisasi melalui kewenangan otonom yng diberikan seperti dulu ataupun membuat kebijakan baru sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Daerah bahwasanya yang perlu diperhatikan adalah kesiapan dari segala aspek terkait dengan peralihan kewenangan itu sendiri. Jangan sampai kemudian regulasi tercipta namun sarana dan prasarana yang mendukung jalannya regulasi tersebut tidak terakomodir dengan baik. Idealnya adalah keduanya dapat beriringan sehingga ketika itu dijalankan maka tidak ada lagi nada minor dari para penerima kebijakan baik Pejabat Ketengakerjaan di Kabupaten maupun para pengawas ketenagakerjaan di lapangan. Saya kira perlu ada upaya-upaya pembenahan selain dengan persiapan peralihan kewenangan yang lebih terencana, tentunya juga dengan menambah jumlah personil yang penyebarannya merata dan disertai fungsi penganggaran yang lebih baik, maka pengawasan setidaknya akan dapat berjalan menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain daripada itu, apabila suatu saat memungkinkan bagi Pengawas meskipun dengan status pegawai provinsi untuk dapat melakukan pendampingan dan berkantor dengan intensitas 1 atau 2 kali dalam sebulan di Kabupaten maka akan sangat membantu penyelesaian beberapa permasalahan ketenagakerjaan secara cepat dan efisien yang oleh sebagian masyarakat masih menganggap bahwa permasalahan dapat di selesaikan pada tingkat Kabupaten saja.

Terakhir bahwa dalam rangka percepatan menyongsong era kawasan industry Jorong yang ada di Kabupaten Tanah Laut maka hal ini perlu kiranya menjadi prioritas sebagai  upaya dan langkah strategis  bentuk persiapan agar nantinya hal-hal yang menjadi momok dan permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang telah terjadi sebelumnya dapat dihindari dan dicegah dengan adanya fungsi pengawasan yang terstruktur dan juga penganggarannya yang lebih baik. Semangat menjalani era industry dengan fungsi pengawasan yang lebih baik !




Tulis Komentar di Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar


Jejak Pendapat

Bagaimana menurut anda Informasi yang disajikan di website ini?
  Sangat Menarik
  Menarik
  Kurang Menarik
  Biasa saja

Komentar Terakhir

  • tuning

    sangat membantu saya untuk memperdalam pemahaman tentang pembagian kewenangan pemerintah,,, ...

    View Article

Video Terbaru

View All Video